Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bali bersama 11 PKBI Provinsi lain mendirikan kantor berita alternatif untuk isu kesehatan seksual dan reproduksi, jender, dan hak asasi manusia (HAM) dengan nama SwaraNusa. Kantor berita berbasis online ini disambut sejumlah komunitas. Seperti, komunitas remaja, NGO, dan instansi pemerintah di Bali dengan menyatakan komitmen pengembangan content dan isu. Hal ini terangkum dalam diskusi diseminasi di kantor PKBI Bali, dua pekan silam.

Komunitas Waria Yogyakarta, mengajukan keberatan atas tayangan program Be A Man. Protes dikirim, melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Yogyakarta ketika program ini pertama kali ditayangkan salah satu stasiun televisi. Surat itu sudah dikirimkan ke KPI Pusat, tetapi belum ada kemajuannya. Sonya, dari komunitas waria Yogyakarta, menuduh KPI mandul.

Komisi D DPRD DIY, hanya bisa berjanji akan melakukan koordinasi berkaitan dengan tindakan represif yang seringkali dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terhadap komunitas, seperti remaja jalanan, waria dan perempuan pekerja seks.

Pernyataan itu disampaikan puluhan organisasi yang peduli terhadap keragaman orientasi seksual, di Indonesia, berkaitan dengan kegiatan MUI dan Departemen Agama Kota Tasikmalaya. Dua lembaga ini memiliki rencana mengumpulkan gay untuk dibina karena mereka mengalami penyakit mental. “Tindakan ini menyebabkan pengurangan serta penyimpangan seseorang untuk menikmati hak-haknya,” tulis kelompok ini, yang salah satunya Gaya Nusantara, Surabaya.

Rencana MUI Kota Tasikmalaya mengumpulkan 900 orang gay untuk bertaubat dan disembuhkan karena dianggap mengalami ‘gangguan mental’, mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, terutama komunitas homoseksual. Apakah reaksi keras ini memang sudah pada tempatnya?

Berbagai informasi mengenai keberagaman orientasi seksual memang belum luas, tersampaikan ke masyarakat. Termasuk, soal negeri ini, pernah menjadi tuan rumah pertemuan internasional, yang merumuskan Jogjakarta Principle. Sebuah dokumen internasional, mengenai keragaman orientasi seksual, termasuk agenda tindaknya. Berikut wawancara Surya dengan Muhammad Syukri Darban, aktivis PLU Satu Hati, Yogyakarta. 

Berbagai pihak menanggapi beragam rencana pentaubatan gay di Tasikmalaya. Prof Dr KH Muslich Shabir, MA dari MUI Jawa Tengah, menilai langkah yang diambil MUI dan Depag Tasikmalaya tepat. Tetapi terlalu ekstrem jika sampai bertaubat.

Perjuangan identitas dan hak orientasi seksual masih harus menempuh jalan panjang. Para pemangku kepentingan mempertahankan parameternya sendiri. Komunitas Gay berusaha keras tetap eksis dan berusaha meluruskan pandangan masyarakat. Bagaimana gerakan perjuangan identitas mereka? Bagaimana respon mereka terhadap sikap MUI dan Depag Tasikmalaya yang akan membina dan menaubatkan? Berikut penuturan Orry Lesmana, aktivis perjuangan identitas gay dengan Hadziq Jauhary dari Swara Nusa.

Gerakan pentaubatan yang hendak dilakukan terhadap komunitas Gay dianggap pemaksaan kehendak. Pasalnya, keragaman orientasi seksual merupakan hak yang melekat dalam diri seseorang. Kekerasan juga sering dialami komunitas Gay dan Waria. Bahkan terjadi juga penangkapan terhadap para pendamping di lapangan. Berikut wawancara Luh de Suryani dari Swara Nusa dengan Sofie, Program Manajer Gaya Dewa Denpasar.

Belum tuntas gugatan SUKMA terhadap Satpol PP di DPRD pekan lalu. Komunitas remaja jalanan Abakura Jombor Yogyakarta, mengalami kekerasan yang sama. Satpol PP pun diadukan ke LBH Yogyakarta dan melakukan konferensi pers di tempat sama (13/5).

Homoseksual masih dipahami secara luas sebagai keadaan jiwa yang tidak normal, penyakit mental atau gangguan kejiwaan. Meski pemahaman semacam ini benar, tetapi dalam konteks perkembangan disiplin ilmu psikologi tahun 60-an. Lalu, homophobia muncul menjadi salah satu fenomena dengan menguatnya homoseksual. Berikut wawancara Sulis Styorini, Swara Nusa Biro Surabaya, dengan Maria Mustika, kepala Seksi Advokasi Gaya Nusantara, Surabaya.

Jaringan LGBT Yogyakarta, gabungan lembaga peduli hak-hak LGBT, Perempuan, dan Gender menuntut dihapuskannya kekerasan dan tindak diskriminatif berbasis orientasi seksual. Mereka melakukan aksi damai di depan Gedung Agung dan Kantor Pos Besar Malioboro, Yogyakarta, Minggu (17/5).

Stigma dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT di Indonesia masih sangat kuat. Dikeluarkannya homoseksualitas dari daftar gangguan jiwa di dokumen Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) II (1983) dan PPDGJ III (1993) belum mampu membuka kesadaran masyarakat bahwa komunitas gay dan lesbian memiliki hak yang sama dengan komunitas lainnya untuk diakui dan bukanlah komunitas yang menderita gangguan jiwa. Adalah tanggungjawab negara untuk menjamin hak dan perlindungan bagi komunitas LGBT lewat kebijakan yang non-diksriminatif. Berikut adalah dokumen hasil studi yang dilakukan LSM Arus Pelangi yang didukung oleh TIFA Foundation tentang kasus-kasus diskriminasi yang terjadi pada komunitas LGBT di berbagai daerah di Indonesia. Peneliti mengkritisi dan mendesak petanggungjawaban negara yang terlibat dalam menciptakan stigma dan diskriminasi sistemik terhadap komunitas LGBT.

Anggapan bahwa homoseksualitas adalah bentuk dari gangguan kejiwaan tidaklah beralasan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih melakukan sejumlah tindak kekerasan saat merazia anak remaja jalanan. Beberapa waktu lalu, pemukulan terhadap remaja jalanan di wilayah Jombor, Yogyakarta terjadi kembali. Tindakan represif tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Bahkan kontradiktif, karena melindungi dan menyejahterakan warga negara merupakan kewajiban pemerintah. Berikut wawancara Desi Susany dari Swara Nusa dengan Agus Sugesti, Ketua Suara Komunitas untuk Keberagaman (SUKMA).

Ketika agama telah bercampur dengan politik, banyak fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) diduga pesanan dari pihak lain. Bau itu agaknya tercium pula dalam kebijakan MUI Tasikmalaya yang akan mentaubatkan 900 kaum gay.

Pluralitas (keberagaman) adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Bukan hanya suku, agama, ras, dan antargolongan, pluralitas mencakup banyak hal. Persoalan jender dan orientasi seksual saat ini menjadi isu yang semakin sering dibicarakan. Kelompok minoritas--kelompok di luar kelompok mainstream--berupaya keras supaya keberadaan mereka diterima di masyarakat luas. Lantas upaya apa saja yang perlu dilakukan dalam mengelola keberagaman yang ada? Berikut wawancara Desi Susany dari Swaranusa dengan Listia, S.Ag, M.Hum, seorang peneliti pluralisme di Institute DIAN/Interfidei.

Demikian antara lain, gagasan yang disampaikan Prof. Franz Magnis Suseno dalam Seminar Nasional "Membangun Wawasan Bhinneka Tunggal Ika Melalui Penanaman Nilai-nilai Agama", di Balai Persatuan Tamansiswa, Yogyakarta, Senin (3/8).

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS masih dihadapkan pada persoalan ketidakadilan sosial yang masih terus terjadi. Stigmatisasi berdasarkan etnis, jender dan orientasi seksual merupakan persoalan serius yang menentukan keberhasilan penanggulangan HIV.

Para peserta Kongres Internasional tentang AIDS Asia-Pasifik, memberikan apresiasi terhadap aksi yang dilakukan Forum Pekerja Seks ICAAP 2009 dalam aksi yang mereka lakukan di pelataran BICC tempat Kongres berlangsung, petang ini.

Penyadaran publik mengenai penanggulangan HIV dan AIDS terus menerus harus dilakukan sebagai strategi penting dalam wilayah pencegahan. Banyak kreasi dikembangkan sebagai media penyadaran publik. Kesenian merupakan salah satu media yang dipilih untuk kepentingan ini.

Mereka juga meminta dekrimilasasi terhadap pekerjaannya. Kriminalisasi yang selama ini diberlakukan, mengarahkan pada tindakan penganiayaan oleh polisi, tentara dan badan pemerintah yang lain. Lebih parah lagi, kriminalisasi mengakibatkan terhalangnya akses terhadap dukungan HIV, kesehatan seksual dan hak asasi manusia. “Kebijakan dana USAID harus secara memasukkan kebutuhan khusus bagi pekerja laki-laki dan transgender,” seru mereka.

Persoalan buruh migran dan penduduk yang berpindah selama ini masih belum menjadi sektor prioritas bagi berbagai kalangan dalam merancang agenda respons terhadap HIV dan AIDS. Meski mereka diakui menjadi komunitas yang rentan terpapar HIV.

Program penanggulangan HIV dan AIDS di Yogyakarta diharapkan bisa terus mencapai kemajuan dan bisa lebih baik dari sekarang. Hal itu disampaikan Ketua Umum KPAD Provinsi DIY, Sri Pakualam IX, yang juga Wakil Gubernur Provinsi DIY.

Koalisi NGO Anti Kekerasan (KONTak) Indonesia, menolak berbagai tindak kekerasan terhadap masyarakat, khususnya terhadap kelompok-kelompok marjinal yang rerntan terhadap tindak kekerasan. Kepolisian didesak untuk memberikan perlindungan hukum terhadap mereka.

Akar masalah perilaku seks bebas di kalangan remaja amat banyak dan kompleks. Untuk menyebut sebagiannya, solusi dari elemen masyarakat yang menyesatkan dan dari orang tua yang terasa emosional sehingga anak mengalami kebingungan ketika menuju dewasa.

Perlawanan terhadap Satpol PP yang dilakukan komunitas yang bekerja di ruang publik bukan tanpa alasan. Mereka tahu betul siapa dan apa yang sedang dijalankan Satpol PP. Tetapi mereka juga sedang berjuang untuk mempertahankan hidup.

Pelanggaran terhadap hak anak-anak jalanan terulang lagi. Kali ini Satpol PP Kabupaten Sleman, melakukan pembakaran pakaian remaja jalanan. Tindakan ini diadukan ke LBH Yogyakarta kemarin (8/10).

Perempuan itu lebih jujur. Keberhasilan di Bangladesh, bukan karena Muhammad Yunus semata-mata, melainkan karena banyaknya perempuan yang jujur di parlemen. Ely Karyani, dari KPPI mengatakannya dalam acara Kampanye Bangkit Beraksi, Sabtu, (17/10).

Pekan silam, dengan difasilitasi Griya Aksi Stop Aids-Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (ASA-PKBI) Cabang Semarang, menggelar aksi peduli gempa Sumatera Barat, pekan silam.

Pembahasan Raperda HIV dan AIDS di Yogyakarta sudah mulai dilakukan tahun 2006. Setelah empat tahun berjalan, ternyata belum juga disahkan menjadi Perda. "Bahkan terkesan mundur," kata Mukhotib MD, Direktur Pelaksana Daerah (Dirpelda) PKBI DIY, kemarin (27/10).

Pemudi dan pemuda Indonesia menuntut pengakuan dan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual remaja. Kali ini disampaikan oleh 70 generasi muda yang tergabung dalam Forum Komunitas untuk Keberagaman, yang beranggotakan Youth Forum dari 5 kabupaten/Kota di Yogyakarta.

Forum Komunitas Untuk Keberagaman (FKUB), aliansi SUKMA (Suara Komunitas Untuk Keberagaman) dan Youth Forum DIY melakukan aksi Hari Sumpah Pemuda, kemarin (28/10). Mengusung tema, '81 Tahun Terpasungnya Hak-Hak Remaja', mereka menutup mulut dengan kain hitam.

Angka buta aksara Indonesia menduduki urutan ke-71 dunia, dua pertiganya perempuan. Penyebab utamanya,  masih meluasnya pernikahan dini. KAPAL Perempuan mendesak pemerintah menjadikan keberaksaraan sebagai agenda utama menghapuskan kemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan.

Tingginya kasus infeksi HIV di Yogyakarta,  sampai September 2009 terdata sebanyak 839 kasus, merupakan dampak dari Stigma HIV dan AUDS sebagai persoalan amoral”. Lalu melahirkan perlakuan diskriminatif.

Keluhan pengambilan darah untuk surveilans dengan penuh tekanan tak terdengar lagi. Bahkan kelompok sample, di Perempuan Pekerja Seks sangat antusias mengikutinya. Dalam surveilans yang membutuhkan 250 specimen, pada hari pertama kegiatan sudah mendapatkan 114 specimen (15/11).

"Ini khan untuk kesehatan kita juga," ujar salah seorang pekerja seks mengikuti program ini.

Pandangan miring surveilans syarat pelanggaran HAM tampaknya sudah berakhir di Kota Yogyakarta. Situasi ini karena keterbukaan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan KPA Kota Yogyakarta, untuk mengubah strategi pendekatan terhadap komunitas yang menjadi sample. Modusnya, kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY, yang sudah mendampingi kelompok sample cukup lama. Selain itu, secara terintegrasi dilakukan bersama-sama tim Puskesmas Gedong tengen, Puskesmas Umbulharjo, Lapas Kota Yogyakarta dan dari tim VCT mobile Dinas Kesehatan Kota. "Sebenarnya ini soal kerahasiaan yang terjamin. Di lain sisi, tindak lanjut pasca surveilans bisa dilakukan," kata Novan, Konselor VCT PKBI DIY.

Puluhan orang dari beberapa organisasi berbasis komunitas (CBO) dan Civil Society Organization (CSO), yang tergabung dalam Solidaritas Peduli AIDS Yogyakarta (SPAY), melakukan aksi damai dengan turun ke jalan memperingati hari AIDS se Dunia, hari ini, di Yogyakarta.

Hak-hak bagi komunitas difabel disuarakan untuk dipenuhi secara konsisten oleh pemerintah, termasuk hak untuk bebas dari tindak diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Performance Art, menjadi salah satu medium untuk mengingatkan semua elemen masyarakat.

Rencana Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) Yogyakarta dipersoalkan Mitra Strategis PKBI DIY, awal pekan ini. Pasalnya, surveilance yang dilaksanakan akhir bulan November 2009 lalu saja, hasilnya belum diterima.

Seni budaya diharapkan bisa memperluas akses informasi dan perjuangan tentang isu Kesehatan Reproduksi dan Seksual [HIV dan AIDS], gender serta HAM. Demikian harapan Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam kata sambutan yang dibacakan Djoko Dwiyanto, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, saat membuka secara resmi Festival Seni Tradisi 2009 PKBI DIY, malam ini (4/12)

Kancil, dipersonifikasikan sebagai tokoh cerdik, mengedepankan negosiasi, dan responsif, menjadi tokoh sentral dalam pentas tiga dalang, Ki Sukisno dibantu oleh dalang muda Ki Alif dan Ki Danang, dalam acara Festifal Seni Tradisi 2009, di Monumen Serangan Oemoem 1 Maret, malam ini (6/12).

Shinta akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Hanoman dan meninggalkan Rama yang sangat mencintainya tetapi selalu menuntut kesucian. Kesetiaan Shinta pun menggugat Rama, "Apakah sebuah kebenaran atau kedurjanaan," kata Shinta.

Teman-teman LGBTIQ masih terus mengalami stigma dan diskriminasi. Situasi ini menjadikan rasa tidak nyaman, bagi masyarakat yang peduli dan terutama komunitas itu sendiri. Perjuangan penghapusan terus dilakukan. Untuk mengetahui berbagai upaya yang dilakukan, Hadziq Jauhary, Swara Nusa Biro Jawa Tengah, melakukan wawancara dengan Orie Lesmana (akrab dipanggil Oriel), pemerhati soal-soal LGBTIQ.

Proses panjang, 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan telah dilalui bersama. Berbagai kreasi dimunculkan untuk memperingati berbagai hari penting, mulai dari 25 Nopember, 1 Desember dan 10 Desember. Untuk tahun 2009 amat terasa, dua hari penting lain yang tahun sebelumnya tak begitu terasa denyutynya, Hari Difabel dan Hari Anti Korupsi.

Razia Waria di Taman Lawang, penggagalan edutaimen HIV dan AIDS Srikandi Pasundan, dan seorang gay yang menjadi saksi malah dikencingin oknum polisi.

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) membentuk Organisasi Pekerja Seks Indonesia (OPSI). Tujuannya, menampung aspirasi, mendampingi, dan melakukan advokasi jika pekerja seks terkena kasus. Anggotanya, tentu saja para pekerja seks.

Demikian, pernyataan sikap 30 organisasi yang peduli terhadap hak-hak kaum perempuan dan anak dalam gelar doa bersama lintas agama dan kepercayaan untuk Gus Dur. Doa bersama dikoordinasikan Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) Jawa Tengah, di Bundaran Air Mancur, depan kampus Undip, Semarang, Selasa malam (5/1).

Doa untuk Gus Dur digelar di Pondok Pensantren Waria Alfatah, Yogyakarta, Senin (5/1). Hal itu dilakukan untuk menunjukkan simpati masyarakat yang kagum akan kebesaran bapak bangsa ini. Beberapa waria dan komunitas Lesbian, gay, biseksual,dan transgender (LGBT) melakukan sholat Mahrib dengan berjamaah, sebelum doa bersama dilakukan. Doa bersama untuk Alm. Gus Dur ini juga diikuti beberapa tamu dari negara asing, dan dari kaum Nasrani.

Sejumlah orang yang terinfeksi HIV dan berstatus AIDS, dokter, pendamping dan konselor penanggulangan AIDS di Bali berkumpul pada Jumat siang kemarin. Mereka meminta Gubernur merevisi program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).

Permintaan revisi terhadap JKBM yang mulai dilaksanakan per 1 Januari 2010 ini, karena mengecualikan HIV dan AIDS dalam fasilitas kesehatan gratis. Sehingga kebijakan kesehatan ini dinilai mendiskriminasikan mereka yang terinfeksi HIVdan berstatus AIDS, yang saat ini diketahui jumlahnya hampir mencapai 400 orang. “Kami tidak menolak JKBM tapi mohon direvisi,” ujar Putu Utami, Direktur Yayasan Bali+, dalam diskusi di Yayasan Kerti Praja (YKP), Sesetan, Denpasar.

Putu memaparkan, sebagian besar ODHA yang didampingi ibu rumah tangga, bayi, dan anak-anak asli Bali yang terinfeksi HIV. Mereka saat ini sudah menyebar dan bukan semata-mata karena perilaku. Anak-anak dan bayi pun sudah diketahui banyak yang terinfeksi. "Peningkatannya drastis sekali dan membutuhkan akses kesehatan dan sebagian besar miskin,” kata Putu.

Pelayanan kesehatan sangat penting, manakala mereka mengalami infeksi oportunistik, diare, penyakit kulit. “Ini penyakit biasa, tapi rentan jika kondisi kesehatannya lemah,” kata Putu, perempuan aktivis AIDS nasional ini.

Prof. dr. Dewa Nyoman Wirawan, pendiri YKP mengaku tak mengerti kenapa HIV dan AIDS tak ditanggung. “Apa latar belakangnya? Ini bisa jadi preseden buruk untuk Bali di dunia internasional,” katanya.

Kebijakan JKBM juga dinilai bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan AIDS. Pasal 16 ayat 2 Perda ini berbunyi Pemerintah Provinsi menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengobatan, pengadaan obat anti retroviral, anti infeksi oportunistik, dan obat infeksi menular seksual (IMS). Ketersediaan sarana dan prasarana harus bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Surat Edaran soal JKBM, pelayanan kesehatan gratis yang tertanggung terbatas dan yang dikecualikan sangat banyak. JKBM tak menanggung ambulans, transportasi, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, kemoterapi, imunisasi non dasar, kecanduan narkoba, dan mereka yang terinfeksi HIV dan AIDS. Tidak menanggung sakit karena upaya bunuh diri, sirkumsisi, serta cacat bawaan.

Yang tertanggung hanya warga dengan KTP Bali, membawa Kartu Keluarga dan Surat rujukan dari rumah sakit daerah atau Puskesmas jika datang ke RS Sanglah Denpasar sebagai pusat rujukan. Selain itu, warga harus menunjukkan surat dari kepala desa atau lurah yang menjelaskan dirinya tidak memiliki jaminan kesehatan lain. JKBM menanggung biaya perawatan kelas terendah di rumah sakit, kelas III.

Menurut Prof. Wirawan, kalau biaya premi yang dipakai argumentasi, biaya di ICU akan jauh lebih besar dibanding kemoterapi. Premi untuk sirkumsisi juga amat murah dan sirkumsisi bisa mencegah banyak penyakit seperti kanker dan juga HIV dan AIDS.

Kalau perilaku yang dipakai argumentasi, banyak penyakit lain karena perilaku seperti IMS, hepatitis B, C, kanker karena perilaku merokok, dan.

Dari data RS Sanglah, sekitar 80% mereka yang terinfeksi HIV dan berstatus AIDS yang dirawat di RS Sanglah tergolong miskin dan menggunakan Jamkesmas, SKTM, dan masuk kategori terlantar. Tahun 2009 hingga akhir September, jumlah menjalani rawat inap di Sanglah sebanyak 387 orang dari 937 yang melakukan kunjungan. Dari jumlah itu, 64 orang di antaranya meninggal karena datang pada kondisi stadium AIDS akut.

Sementara jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV dan berstatus HIV sekitar 150 orang dari berbagai kabupaten di Bali. Sebagian orang tua dengan HIV sudah meninggal sehingga terdapat lebih dari 70 orang anak yatim piatu. Sedikitnya hingga kini tercatat 50 bayi positif HIV, dan sebagiannya sudah meninggal.

Mereka yenga terinfeksi nHIV dan berstatus AIDS, pendamping, dan dokter berencana melakukan dengan pendapat ke DPRD Bali untuk menyampaikan permohonan revisi ini.

Mayoritas masyarakat memandang komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Intersek dan Queer (LGBTIQ ) sebagai kelompok menyimpang. Akibatnya, sedikit tokoh agama mau terlibat menjawab kebutuhan religius kelompok LGBTIQ. Komunitas semakin terpinggirkan dan terstigma. Berikut wawancara Novan dari Swara Nusa dengan Abdul Muis Gazali, mahasiswa Magister Pendidikan Pemikiran Islam Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang saat ini menjadi pengajar di Pesantren Waria Al Fattah Yogyakarta.

Terdapat fakta sekitar 77.1% kasus perempuan yang memilih tidak melanjutkan Kehamilan yang Tidak Diningkan (KTD) karena kegagalan alat kontrasepsi pada pasangan yang menikah. Sekitar 50% kasus, terjadi pada perempuan usia 30 tahun ke atas.

Mukhotib MD, Direktur Pelaksana Daerah (Dirpelda) PKBI DIY mengatakan, kekerasan yang terjadi sebenarnya sudah sejak dulu terjadi. Fenomena kekerasan tidak ada kaitannya dengan latar belakang pendidikan, status sosial ataupun profesi. Kekerasan yang dihubungkan dengan profesi dokter, polisi, ataupun profesi lainnya, biasa saja dan tidak mengherankan baginya. "Kekerasan terjadi karena patriarkhi, bukan latar belakang seseorang," katanya.

Hal itu disampaikan Rahul Syaiful Bahri, Ketua IPNU Kota Semarang dalam pernyataannya di acara dialog tentang Gus Dur dan doa buat Gus Dur yang diselenggarakan Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU) Kota Semarang di serambi Masjid Nurul Huda, Sekaran Gunung Pati, Semarang, Ahad pekan silam. Karenanya  wajar banyak orang yang sedih, terutama kaum minoritas atas berpulangnya Gus Dur. Menurutnya, yang patut dilakukan setiap orang saat ini, mengimplementasikan pandangan pluralisme Gus Dur, terutama kepedulian terhadap kaum minoritas. ”Tak hanya dalam arti perbedaan agama, tetapi yang utama justru dalam hal perbedaan jenis kelamin maupun latar belakang pribadi,” katanya.

Aparat keamanan disiagakan mengawal jalannya aksi damai mengkritisi seratus hari kinerja SBY–Budiono di Yogyakarta. Lebih dari 1000 personil diterjukan di lapangan, terbagi di beberapa titik aksi, depan Gedung DPRD DIY, Kompleks Kepatihan, Gedung Agung dan Perempatan Kantor Pos Besar, Jumat (28/1).

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dirasakan benar membantu masyarakat kurang mampu. Mereka akan mendapatkan layanan kesehatan garitis, jika bisa menununjukkan kartu Jamkesmas. Namun, apa jadinya jika pendataan warga dan alokasinya tidak tepat sasaran?

Seperti yang terjadi di desa Lahei, Kabupaten Barito Utara. Muncul keluhan masyarakat tentang Jamkesmas, terutama mereka yang kurang mampu. Adanya ketidaktepatan dalam pendistribusian kartu Jamkesmas. Warga miskin yang seharusnya menikmati pelayanan kesehatan gratis melalui Puskesmas, malah kesulitan mendapatkan pelayanan. Warga yang mampu turut menikmati pelayanan dengan menggunakan kartu jamkesmas.

Desa Lahei terbagi menjadi dua wilayah, Lahei 1 dan Lahei 2. Keduanya terpisah oleh sungai, masing-masing memiliki Puskesmas dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang cukup memadai. Namun warga desa Lahei 1 lebih memilih berobat di Puskesmas Lahei 2.

Bucu, warga kurang mampu dari Lahei 1 mengaku kecewa dengan Kamkesmas ini. "Saya bingung kenapa yang lebih mampu dapat, sedangkan keluarga yang miskin tidak. Padahal kami lebih berhak atas Jamkesmas," katanya.

Amat, staff Puskesmas desa Lahei 2 mengatakan, "yang mendata warga, ketua RT masing-masing. Namun sepertinya kurang akurat dan tepat sasaran. Jadi hasil datanya terkesan asal-asalan. Lahei 2 dulu pernah ada yang seperti itu, tetapi ada juga warga miskin yang memang dapat kartu Jamkesmas. Kebanyakan yang tidak dapat dari desa Lahei 1 dan mereka memilih berobat ke sini."

Seorang staff Puskesmas yang enggan disebutkan namanya menambahkan, sepertinya memang ada kecurangan dari pihak petugas yang mendistribusikan kartu Jamkesmas. Mereka memberikan kepada sanak saudaranya sendiri. "Masa mereka yang bisa belanja di pasar tetapi malah berobat gratis," katanya.

Irmansyah, SKM, Kepala Puskesmas desa Lahei 2, mengatakan pihak Puskesmas tidak melakukan tindakan apa-apa. Alasannya, bukan wewenang Puskesmas. Mereka hanya menyarankan kepada warga yang belum mendapatkan kartu Jamkesmas untuk melapor ketua RT masing-masing agar segera diurus. "Kalau memang ada warga yang ingin berobat, kami pun melihatnya dulu apakah dia miskin atau tidak. Tetap melayani mereka yang kurang mampu secara gratis walau belum memiliki kartu jamkesmas," katanya.

Seratus hari pemerintahan SBY–Budiono mendapat tanggapan negatif. Tidak serius menangani kasus-kasus negara, seperti bank Century. Ketidak seriusan pemerintah berdampak pada kesejahteraan rakyat yang terabaikan, padahal mereka dipilih oleh mayoritas rakyat.

Ratusan peserta aksi memenuhi halaman DPRD DIY. Mereka menuntut mundur SBY–Budiono dan mengecam kinerjanya. “Kita akan bawa suara teman-teman ini ke pusat. Sebagai anggota dewan, saya berpihak kepada yang benar, dan yang benar itu rakyat,“ kata Erwin Nizar, dari fraksi Golkar DPRD DIY (28/1).

Pemerintah Kota Semarang dituntut meningkatkan perhatian terhadap masalah perempuan. Banyak masalah perempuan di Kota Semarang belum tertangani dan bahkan tidak ditangani sama sekali. Program pemberdayaan keluarga kurang efektif dan kurang bisa memperjuangkan hak-hak perempuan.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini memacu timbulnya pemahaman keliru perihal seks bagi kalangan pelajar. Akibatnya, perilaku seks yang tidak bertanggung jawab dan menyebutnya sebagai hal biasa yang lumrah dilakukan.

Pemerintah dan DPR menghadapi tantangan berat berkaitan dengan kebijakan yang sebagiannya diberlakukan tahun 2009.  Pasalnya kebijakan itu menyangkut akomodasi kepentingan kelompok masyarakat versus kemungkinan terjadinya diskriminasi kelompok masyarakat yang lain. Misalnya, UU Kesehatan, RUU Jaminan Produk Halal, Perda dan Raperda yang secara spesifik terkait dengan agama.

Yoyo (bukan nama sebenarnya), sebagaimana dilaporkan SWARA NUSA beberapa pekan lalu, mengalami kembali pemberian ARV yang tidak sesuai. Untungnya Yoyok memeriksa ARV yang diberikan sehingga penderitaan yang dulu dialaminya tak terulang lagi.

Puluhan perempuan Pekerja Seks (PS) mengaku kecewa dan resah dengan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa bulan lalu. Pasalnya, sejumlah PS tidak bisa mengetahui hasil test darahnya setelah mengikuti STBP.

Kekerasan terhadap anak jalanan semakin meningkat beberapa tahun belakangan ini. Kasus mutilasi yang dilakukan Babe, di Jakarta awal tahun ini, menunjukkan anak-anak  rentan menjadi korban kekerasan. Anak jalanan lebih rentan lagi, karena tidak ada sistem perlindungan bagi mereka.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus Triyanto, yang dipanggil Trimbil dari Minority, Organisasi Komunitas Jalanan Yogyakarta, dalam aksi di Tugu Yogyakarta, kemarin.

Aksi yang didukung SUKMA, Pondok Pesantren Waria Al Fatah, Organisasi Jamal Sehat dan PKBI DIY, Minority melakukan aksi teatrikal, membagi bunga kertas, leaflet, flyer dan poster yang ditempel di partisi.  

Agus menyatakan, aksi ini dipicu maraknya kasus kekerasan terhadap anak jalanan di Indonesia. Kasus Babe di Jakarta, membuat prihatin masyarakat, terutama Minority. Melalui momentum Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang, pada 14 Februari, Minority ingin mengajak segenap masyarakat khususnya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak jalanan. ”Kasus Babe dan kekerasan terhadap anak jalanan di Yogyakarta, membuat Minority prihatin. Kekerasn terhadap anak jalanan harus segara dihentikan,” katanya.  

Saat disinggung mengenai program pemerintah tentang perlindungan terhadap anak jalanan, Agus menyatakan, solusi yang ditawarkan pemerintah sangat tidak tepat. Razia pada anak jalanan agar anak jalanan kembali ke rumah merupakan program yang mengabaikan hak-hak anak jalanan. ”Memberikan perlindungan kepada anak jalanan tidak bisa dilakukan dengan razia dan memaksa mereka untuk pulang ke rumah,” katanya.

Minority menegaskan, mereka menolak Raperda Gepeng yang diwacanakan pemerintah. Karena Raperda itu dinilai tidak mampu menyelesaikan permasalahan anak jalanan. ”Raperda Gepeng harus ditolak. Raperda bukan solusi,” katanya.

Prof. Dr. Muhadjir Darwin, dari PSKK UGM, menyatakan pembahasan UU PRT bisa menemukan jalan buntu. Para politikus berpikir UU ini akan merugikan diri sendiri jika disahkan, sebab mereka juga sebagai pengguna jasa PRT. "Harus diciptakan situasi yang bisa menekan eksistensi mereka," katanya.

"Saya kemari mau ikut program KB dari Puskesmas, sekalian beli Pil," kata Mirna (25) saat menunggu giliran untuk dipanggil. Mirna, telah memiliki seorang anak, dan memanfaatkan pelayanan KB di Pustu Sungai Undang. Mirna mengaku, sebagai ibu turut bertanggung jawab atas keluarga dan perlu mendapatkan pelayanan KB.

Komitmen Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi menjadi kurikulum pantas diacungi jempol. Bekerja sama dengan LSM dan Dinas terkait, Pendidikan Kesehatan Reproduksi akan menjadi kurikulum sekolah negeri dan sekolah di Kota dan Kabupaten seluruh Provinsi NTB.

Dalam catatan Pemda NTB, beberapa lembaga yang telah menerbitkan buku mengenai pendidikan Kespro, misalnya, Departemen Kesehatan, BKKBN, UNFPA, dan PKBI. PKBI Daerah NTB sendiri telah bekerjasama dengan UNFPA menerapkan Pendidikan Kespro melalui kurikulum Muatan Lokal.

“Kami akan mencoba memasukkan Pendidikan Kespro melalui Pendidikan Umum. Sebagai percontohan kami akan mencoba di empat kabupaten yang ada di NTB,”  kata Drs. H. Muchtar, Staff Pemda NTB yang juga menjabat Kepala Sekretariat KPA Propinsi NTB.

Menurut dr. Ahmad, dalam Raperda ini masih belum menyebutkan secara eksplisit soal kondom. Hal itu untuk menghidari perdebatan tentang kondom yang sering terjadi di kalangan luas. Peraturan Gubernur akan mengatur secara teknis, permasalahan kondom yang sempat diperdebatkan. "dr. Yandri sebagai praktisi klinis saat itu menanyakan mengapa pasal tentang kondom tidak eksplisit disebutkan. "Tapi setelah dijelaskan ada Paraturan Gubernur akan menjelaskan secara teknis,” katanya.

Pergaulan menjadi salah satu faktor menyebabkan seseorang mengkonsumsi narkoba. Remaja lebih rentan masuk ke dunia narkoba karena keinginan untuk mencoba hal baru. Hal ini dikatakan Ronald Ambrosius, Kepala Panti Rehabilitasi Narkoba Galilea Miracle Center Palangka Raya.

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah, terus meningkat akhir-akhir ini. Monitoring dan Pencatatan Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Jawa Tengah, sepanjang November 2009-Februari 2010, menjunjukkan 136 kasus kekerasan dengan jumlah korban perempuan sebanyak 211 orang.

"Sudah sewajarnya perempuan mengambil posisi yang sama seperti laki-laki, dalam berbagai bidang perempuan justru punya andil besar," kata Ina Andani Simatupang, Salah Satu Menteri dalam Senat Mahasiswa Universitas Palangka Raya, seperti disampaikan kepada Swara Nusa.

Millennium Development Goals (MDGs) memandatkan trend penyakit menular harus menurun pada tahun 2015. "Pada kasus AIDS angkanya akan terus bertambah seiring ditemukannya kasus-kasus baru dari gerusan fenomena gunung es," kata Prof. Dr. Iwan Moeljono, MPH, Direktur Pemberantasan Penyakit Menular (P2ML) Kementrian Kesehatan RI.

Dalam penanggulangan HIV dan AIDS data base memegang peranan sangat penting. Sayangnya, sampai saat ini belum ada data pilah yang bisa mengidentifikasi kunjungan voluntary counseling test (VCT) karena inisiasi sendiri, mandatory (keharusan/paksaan) atau inisiasi petugas kesehatan. Bahkan, belum mampu memastikan  temuan infeksi baru atau lampau.

Memperingati Hari Perempuan Internasional, sejumlah lembaga yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) menggelar aksi simpatik di perempatan Kantor Pos Besar Yogyakarta (8/3). Aksi ini, mengusung tema Bersatu untuk Kesetaraan, dan mengangkat hak-hak LGBT, pekerja seks dan pekerja rumah tangga. 

JPY mengajak seluruh elemen mayarakat bersatu memperjuangkan kesetaraan dan menuntut pemerintah agar memenuhi hak-hak dasar perempuan. International Women's Day (IWD) 2010 menjadi momentum melakukan evaluasi persoalan-persoalan ketidakadilan gender dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan peran kontrol terhadap pemerintah. Khususnya pelanggaran dan perlakuan diskriminatif yang terjadi. JPY meminta pemerintah segera mencabut kebijakan-kebijakan diskriminatif dan memberikan jaminan perlindungan bagi buruh migran, memberikan pengakuan PRT sebagai pekerja formal yang mendapat hak yang dilindungi negara.

“Kita ingin menyuarakan persoalan dari berbagai keberagaman isu, mengingat persoalan perempuan tak pernah berdiri sendiri sebagai persoalan tunggal,” kata Inna Hudaya, Koordinator Peringatan International Women's Day JPY 2010.

Ipeh, Koordinator Lapangan,  mengatakan IWD perempuan harus keluar dari kungkungan dan belenggu sebagai perempuan rumahan. Pelabelan perempuan baik-baik yang tidak keluar rumah, telah membelenggu posisi perempuan mencapai kesetaraan. Belenggu itu dilahirkan dari konservatif agama yang harus segara diakhiri. "Perempuan mulai menyadari atas ketidakadilan yang menimpanya, akibat paham yang masih konservatif terhadap agama," ujarnya.

JPY menilai Kementerian Perempuan dan Anak belum mampu berbuat banyak dalam upaya terciptanya kesetaraan gender di Indonesia. Hal ini merupakan cerminan sikap pemerintah yang belum pro perempuan. Sejumlah kebijakan yang dibuat belum mampu menjalankan amanat bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kebinekaan. JPY menyebutkan data, antara tahun 1999 hingga 2009 ada 154 kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tingkat daerah (19 di tingkat propinsi, 134 di tingkat kabupaten kota dan 1 di tingkat desa) dinilai menjadi sarana pelembagaan diskriminasi terhadap perempuan, dari tujuan dan dampaknya.

JPY juga menilai, selain masalah ras dan kepercayaan, ketimpangan juga terlihat pada kelompok yang dimarginalkan karena orientasi seksual dan identitas gendernya, lesbian, waria dan gay. Munculnya blok-blok mayoritas yang dilanggengkan negara justru makin memperparah kekerasan yang terjadi. Termasuk persoalan pekerja rumah tangga (PRT), buruh migran, hak-hak reproduksi perempuan. Persoalan-persoalan ini menunjukkan pemerintah tidak serius dalam menjalankan mandat Convention on the Elimination Of All Form of Discrimination Againts Women (CEDAW) 1984 yang telah diratifikasi dalam UU No 7 Tahun 1984 dan perjanjian lain yang ditujukan bagi keadilan dan perbaikan hidup perempuan.

"Pemerintah harus mendengar aspirasi mereka," kata Bela dari SMA 10 Yogyakarta, yang mengomentari perjuangan hak-hak perempuan bersama temannya, Ira dan Dien.

Selain aksi simpatik, JPY menggelar sejumlah kegiatan lain seperti diskusi publik, workshop, pemutaran film, seminar, bedah buku dan diakhiri dengan Panggung Kesetaraan "Dramatic Reading CEDAW" pada 18 Maret 2010.

Krisis ekonomi-politik sejak 1997 belum dijawab sebagai political will yang berpihak pada kondisi krisis kaum perempuan. Beban krisis ekonomi-politik perempuan sebagai penyangga tiang reproduksi sosial menciptakan kondisi perempuan berada dalam titik kritis.

Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia (PKVHI) luncurkan website barunya. Nasrun, pengelola website PKVHI mengatakan pengguna internet di Indonesia rata-rata didominasi kelompok usia muda yang merupakan sasaran tepat untuk menyebarkan informasi HIV dan AIDS. Kasus AIDS sekarang ini tampaknya banyak terjadi di kelompok ini. "Websitie bisa diakses di www.pkvhi.org," katanya akhir pekan silam.

Pro dan kontra Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan terus mengalir. Pasalnya, beberapa pasalnya berbenturan langsung ajaran agama yang dianggap membolehkannya. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pun akan harus diuji kembali.

Demikian antara lain yang mengemuka dalam Diskusi Publik “RUU Hukum Materiil Peradilan Agama (HMPA) Bidang Perkawinan dan Upaya Perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan” yang diselenggarakan atas kerjasama Magister Ilmu Hukum Undip, LRC-KJHAM dan Komisi Nasional Perempuan, di Ruang Sidang Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, pekan silam.

Evarisan, Direktur LRC-KJHAM dalam presentasinya mengatakan munculnya Rancangan UU Hukum Materiil Peradilan Bidang Perkawinan karena UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memang bermasalah. Misalnya, tidak mengatur soal perkawinan sirri dan perkawinan kontrak (mut'ah). “Dilihat dari dampaknya, menyisakan kesengsaraan pada perempuan dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut,” tutur Eva.

Soal yang banyak diperdebatkan, menurut Sri Nurherwati, SH., Komisioner Komisi Nasional Perempuan, memang soal kriminalisasi untuk pelaku kawin siri, nikah mut’ah, dan perkawinan campuran. Tetapi, jika melihat substansi RUU HMPA, tidak banyak perubahan dari UU Perkawinan dalam memastikan perlindungan terhadap perempuan. Logikanya, RUU HMPA bukan mencabut ataupun mengamandemen UU Perkawinan. “RUU ini hanya mengatur hukum materiil sebagai tindak lanjut UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana pembentukan UU tersebut membutuhkan UU yang mengatur hukum materiil agama di bidang perkawinan,” ujarnya.

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, ahli Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang, mengatakan menariknya RUU HMPA Bidang Perkawinan ini mencantumkan sanksi pidana bagi yang melanggar. “Ini dalam rangka mempertahankan norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan bidang perkawinan,” katanya.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan, menurut Nurherwati, menyangkut soal Peradilan Agama memeriksa dan memutus perkara perkawinan yang dimasukkan sebagai tindak pidana dengan menggunakan Hukum Acara Pidana dan usia perkawinan perempuan tetap di bawah umur. ”Ini bertentangan dengan UU Nomor 23/2005 Tentang Perlindungan Anak,” katanya.

Lebih parah lagi, RUU ini memasukkan perkosaan sebagai bentuk perzinahan, mengatur penyelesaian terhadap penolakan laki-laki untuk mengawini perempuan yang belum kawin, dizinahi dan hamil, dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 bulan, pengaturan poligami yang masih menempatkan perempuan sebagai subordinat. ”Itu jelas bertentangan dengan pasal yang menegaskan adanya persamaan istri/suami,” tutur Nurherwati.

RUU juga tidak melihat posisi dan kondisi perempuan dalam masyarakat patriarki, sehingga sama sekali tidak memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan dalam mendapat kesamaan di depan hukum dan kesempatan mendapat keadilan. Nurherawati mengatakan intervensi negara dalam soal perkawianan memang penting, tetapi demi pemajuan hak perempuan dan perlindungan komprehensif.

Dalam presentasinya, dr. Messy Widiastuti, MARS., anggota Komisi E DPRD Jateng menghimbau agar semua elemen bertindak sesuai regulasi yang ada, sehingga tidak ada lagi perempuan yang terpinggirkan dan terenggut haknya. Hukum positif akan menguatkan perlindungan hukum yang setara terhadap perempuan. ”Harus ada grand design untuk mencegah terjadinya poligami atau nikah siri, karena hanya akan merugikan perempuan,” katanya.

Fasilitas modern, kesempatan yang lebih terbuka dalam pendidikan dan politik, ternyata tak berarti mengubah kondisi dan posisi perempuan. Mereka masih tetap diposisikan pada ranah domestik. "Ranah domestik masih dipandang menjadi persoalan, salah satu sorotan saat peringatan Hari Perempuan Internasional tahun ini," kata Zelly Ariana, Pengurus MAHARDIKA, dalam Diskusi Sejarah Perjuangan Gerakan Perempuan di Yogyakarta, Selasa (9/3).

Penekanan laju pertumbuhan penduduk, mutlak diperlukan. Pertumbuhan penduduk, khususnya di Jateng, tidak sebanding dengan pertumbuhan perekonomian. Satu persen pertumbuhan penduduk, sama dengan warga 2 juta orang. Ini sangat berisiko bagi kelancaran pembangunan. Selain membuat Jateng jadi lebih padat, peledakan penduduk semakin membuat tingkat kriminalitas meningkat.

Gerakan LGBT belakangan ini semakin menguat. Di sisi lain, stigmatisasi juga semakin mengeras. Bagaimana startegi komunitas LGBT dalam menghapuskan stigma dan diskriminasi? Berikut wawancara Hadziq Jauhary dari Swaranusa Biro Jawa Tengah, dengan Orie Lesmana, aktivis hak asasi manusia dari komunitas gay.

Bagaimana gerakan LGBT belakangan ini?

Pamuji, bukan nama sebenarnya (60) merasa bingung dengan statusnya, saat mendapat diagnosa HIV positif dari Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4) Yogyakarta. Sekalipun ia telah mendapat rujukan dan mengakses layanan CST di RSUP. DR Sardjito. "Informasi yang diberikan belum Jelas," ujarnya di Griya lentera PKBI, kemarin.

Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama (HMPA) Bidang Perkawinan semakin ramai diperbincangkan, terutama selepas RUU HMPA Bidang Perkawinan itu masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) di DPR. Berbagai seminar yang khusus membahas aspek pemidanaan dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan, banyak diselenggarakan. Bagaimana sebetulnya aspek pemidanaan di dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan dan implikasinya terhadap hak-hak perempuan?

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, ahli hukum pidana dari Universitas Diponegoro Semarang, mengatakan dalam draft RUU HMPA Tentang Bidang Perkawinan, memang terdapat satu bab tentang ketentuan pidana. Ini berarti, sanksi pidana ditampilkan dalam rangka mempertahankan norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan bidang perkawinan.

Kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Upaya menguranginya sudah dilakukan. Apakah upaya yang dilakukan memang tidak efektif? Hadziq Jauhary dari Swaranusa,  melakukan wawancara khusus dengan Evarisan, SH, MH, aktivis hak asasi perempuan dari Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia [LRC-KJHAM].

Stigma kepada anak jalanan, membuat sakit hati. Hendak protes, posisinya di lingkup sosial tidak memungkinkannya. Rian (14), anak yang sejak usia 6 tahun sudah hidup di jalan, mengatakan itu, seusai tampil bersama kelompok musik anak jalanan “Serambi” dalam Gelar Budaya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Islamic Center Manyaran, Semarang, akhir pekan silam.

Kekuatan dan daya jangkau media massa dianggap tetap efektif sebagai alat memberikan informasi yang lengkap, berimbang dan objektif dalam penanggulangan HIV dan AIDS, dan bahaya narkotika. Masyarakat juga akan semakin mudah dan murah untuk mengaksesnya.

Lagi lagi perjuangan identitas komunitas lesbian, gay, biseksual dan trangender ( LGBT ) dihadapkan pada sebuah persoalan. Konferensi International  Lesbian, Gay  dan Interseksual Asosiation (ILGA ) yang  sekiranya akan diselenggarakan pada kamis besok ( 25/3) hingga hari Minggu di kota Surabaya, belum mendapatkan ijin dari kepolisian setempat. Hal ini mendapat beragam respon yang keras dari para aktivis LGBT.

Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Kesehatan RI, mengatakan jika rumah sakit atau dokter menolak pasien dengan alasan apapun akan mendapatkan sanksi. Kecuali, bila seluruh ruangan perawatan memang betul-betul penuh dan tidak memungkinkan menampung pasien lagi.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) sering mengalami tindak kekerasan, termasuk berbagai bentuk pelecehan seksual. Menurut Ningsih (bukan nama sebenarnya), yang pernah berprofesi sebagai PRT di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), pelecehan dan tindak kekerasan terjadi karena pemberi kerja atau 'majikan' kurang menghargai peran PRT.

“Karena, bagaimanapun juga, teman-teman LGBT juga bagian dari warga negara Indonesia, sehingga punya hak yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain,” kata Slamet Riyadi, pemerhati masalah hak asasi manusia yang juga aktivis Forum KiPAs Semarang.

Komunitas Lelaki suka Lelaki Manado mengaku kecewa ada penolakan terhadap Konferensi Internasional Lesbian, Gay, Bisexual, trans dan intersex Association ( ILGA) yang akan dilaksanakan di Surabaya, 26-28 Maret .  
Ririn, salah satu anggota komunitas ini mengatakan, pertemuan  kelompok ini sangat penting untuk eksistensi mereka.  Apalagi akan dihadiri peserta dari puluhan Negara se Asia.  Untuk itu dia merasa heran dan mempertanyakan penolakan yang terjadi. Sebenarnya lewat konferensi ini pihaknya berharap banyak.  Salah satunya,  bagaimana agar komunitasnya diakui sebagai bagian dari masyarakat umum sehingga mengurangi beban psikologis. Pertemuan ini diharapkannya juga mampu membentuk pengakuan publik atas mereka, dan mengikis anggapan sebagai sampah masyarakat.

Perlawanan berbagai organisasi dan komunitas atas pencekalan yang dilakukan pemerintah terhadap konferensi International  Lesbian, Gay, Transgender dam Intersesks Asossiation ( ILGA ) , terus berlanjut.  Sejumlah organisasi sosial dan organisasi berbasis komunitas yang tergabung dalam Jaringan HAM untuk Keberagaman (JAMGAMAN ) berkumpul di  youth center PKBI DIY hari ini ( 26/3 ) untuk menyatakan sikap atas kejadian itu.

Puluhan peserta konferensi ILGA yang datang dari berbagai negera tersebut, terjebak di dalam sebuah hotel di Surabaya, sehingga menjadi kesulitan untuk keluar dari area hotel karena masih dikepung ormas Islam dari FPI dan FUI. “Mereka tampak ketakutan dengan kejadian ini,” kata Widodo Budidarmo, salah seorang panitia penyelenggara konferensi internasional ILGA ke-4 se-Asia.

Terungkap dalam pelatihan, peserta tidak pernah mencari informasi sebelum mereka pergi ke unit layanan kesehatan. Mereka juga mengaku tidak pernah mendapatkan informasi yang memuaskan dari petugas kesehatan dan merasakan perlakukan petugas kesehatan yang berbeda. "Indikasi diskriminasi seperti ini, hanya ditanggapi dengan diam dan pasrah, sekalipun mereka mengaku merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti itu," kata Budi, sebagai Fasilitator pelatihan.

Tim bola volly Selendang Milioner, yang beranggotakan gay dan waria, turut memeriahkan turnamen yang diselenggarakan untuk memperingati hari jadi Batalyon Komando Militer Wilayah IV (YONDANIV) 403 Yogyakarta. Mereka tampil melawan tim putri bola volley UPN di kompleks Batalyon 403, Rabu (31/3).

I Wayan Suardana (34), akrab dipanggil Gendo pada 2005 dipenjara karena dianggap melakukan penghinaan simbol negara pada kasus pembakaran bendera Presiden SBY saat menolak kenaikan harga BBM. Kini ia menjadi advokat dan anggota Majelis Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Daerah Bali dan juga mengadvokasi kasus pelanggaran HAM pada pecandu narkotika di Bali. Gendo menyimpulkan kebebasan berpendapat di Indonesia hanya seolah-olah karena banyak produk hukum malah ingin mengkriminalkan. Terlebih kasus kekerasan kelompok mayoritas pada minoritas terus berlangsung dan sulit dipidanakan. Beikut wawancara Luh De Suriyani, Swaranusa Biro Bali, dengan Gendo mengenai pembatalan paksa konferensi ILGA di Surabaya pekan lalu.

Konferensi internasional LGBTIQ atau The 4th regional Lesbian, Gay, Transgender and Intersex Association (ILGA) conference di Surabaya, dipaksa dibatalkan oleh kelompok agama tertentu? Pendapat Anda?

Inilah problem berbangsa di Indonesia. Segala sesuatu perbedaan diselesaikan jalan kekerasan. Pembubaran Konferensi ini adalah salah satu peristiwa dari sekian banyak  peristiwa kekerasan atas nama kelompok agama tertentu.  Artinya budaya barbarisme sedang menghantui proses demokratisasi di Indonesia, baik dengan menggunakan idiom agama, suku ataupun paham tertentu termasuk dengan menggunakan logika kebenaran mayoritas yang pada akhirnya berujung kepada tirani mayoritas.

“Buku sangat penting untuk menambah pengetahuan setiap anak, tak terkecuali anak jalanan. Sudah saatnya kita bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap anak jalanan, terutama lewat penyediaan buku bagi mereka,” kata Sita, Public Relation Eksternal HMJ Ilmu Komunikasi FISIP Undip, Kamis (8/4).

Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009, mencapai 114 kasus per 100 ribu kelahiran hidup (KH). Angka rata-rata ini sedikit lebih rendah dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai 114,4 kasus. Dalam level nasional angka ini relatif lebih rendah, yang mencapai angka 228 kasus, tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Millenium Development Goals (MDGs) dalam kisaran angka 102 kasus per 100 ribu KH.

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IKIP PGRI Semarang, menghimbau masyarakat tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, tidak menganggap perempuan sebagai kanca wingking. , sehingga hanya menganggap perempuan sebagai “boneka” laki-laki yang bisa diperlakukan apa saja, tanpa memerhatikan perasaan dan hak-haknya.

HM Mawardi, Bupati Kabupaten Kapuas, mengatakan tantangan pembangunan semakin berat, peran perempuan sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pembangunan bangsa. "Dalam bidang yang umumnya dipegang laki-laki, perempuan pun harus sejajar," ujarnya.

Akses informasi kesehatan reproduksi remaja harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini disampaikan Retno Mayangsari, Direktur Pelaksana Daerah (Dirpelda) PKBI Riau yang juga menjadi Dewan Juri dalam kegiatan ini, saat mengomentari Pemilihan Duta Mahasiswa untuk Pemberian Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja, di Kantor BKKBN Provinsi Riau, pekan silam.

Ratusan massa dari berbagai organisasi turun ke jalan dalam peringatan Hari Buruh International di Yogyakarta (1/5). Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI), yang merupakan aliansi beberapa lembaga, mengawali aksi dengan melakukan orasi di depan Ambarukmo Plaza, wilayah kerja Serikat Pekerja Carrefour Indonesia.

Di Propinsi DIY tercatat sekitar 37 ribu pekerja rumah tangga (PRT), 1,5% dari total PRT di Indonesia. Meski begitu, belum ada pengakuan PRT sebagai pekerja, termasuk dari segi hukum, yang berakibat pada buruknya nasib PRT.

Penutupan daerah Bong Suwung yang dilakukan oleh PT KAI DAOP VI, ternyata tidak hanya berdampak pada warga pedagang dan pemilik warung tempel saja, namun masih ada 55 KK lainnya dan pengusaha parkir yang juga mengais rejeki ditempat itu.

Wajah Ratmi nampak kelelahan, petak warung yang menjadi sumber utama penghasilannya sudah ia bongkar (12/5). Biasanya dari warung ini, Ratmi masih bisa mengais Rp 30.000,- setiap harinya, meski dengan susah payah. Kini Ratmi kebingungan mencari cara untuk mengisi perutnya dan perut keluarganya. Kemana lagi harus mencari nasi?

Stigma dan diskriminasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba di tanah air masih terus terjadi. Mereka dipandang sebagai pelaku kriminal, padahal mereka korban yang harus mendapatkan pertolongan. Sudah saatnya stigma dan diskriminasi itu dihilangkan.

Stigma dan diskriminasi dalam sistem sosial terhadap remaja acapkali membuat keberadaan mereka tidak diakui masyarakat. Remaja dianggap setara dengan anak-anak, sehingga tidak ada Undang Undang yang mengatur tentang keberadaan remaja.

Lesbian, gay, biseksual, transseksual, transgender, interseks dan queer (LGBTIQ) merupakan realitas sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia. Keberadaannya seharusnya diakui, dihormati dan dilindungi negara, yang telah menyepakati dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional.

Setelah melalui berbagai proses dialog antara PT KAI dan para pedagang mengenai rencana penggusuran warung-warung semi permanen di kawasan Ngebong, akhirnya, mereka melakukan audiensi bersama ke LOD DIY, awal pekan ini.

Terus terjadinya tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/Transeksual, Intersex (LGBTIQ), Our Voice, sebuah kelompok yang peduli terhadap perjuangan hak-hak LGBTIQ, meminta kepada pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan khusus sementara (afirmative action) untuk perlindungan dan keamanan bagi kelompok LGBTIQ sebagai warga negera.

Selain itu, dalam release yang ditandatangi Hartoyo, mereka juga menuntut penghapusan segala kebijakan baik ditingkat nasional maupun daerah yang mendiskriminasikan kelompok LGBTIQ baik yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah juga diminta untuk menindak tegas kelompok yang melakukan kekerasan terhadap kelompok LGBTIQ yang memiliki hak berserikat dan berkumpul. "Pemerintah secara aktif mengkampanyekan dan mengadvokasi hak-hak kelompok LGBTIQ ditingkat International," kata Hartoyo, Sekretaris Umum, Our Voice.

Pernyataan Our Voice, berkaitan dengan peringatan Hari Internasional Melawan Homophobia, kemaren (17/15).  Momentum tanggal ini didasarkan pada tanggal dihapusnya  homoseksual sebagai klasifikasi penyakit oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) pada tahun 1990.

Kemudian dalam Deklarasi Montreal di Kanada pada tanggal 26-29 Juli 2006 merekomendasikan semua negara dan PBB mengakui dan mempromosikan 17 Mei sebagai Hari Internasional Melawan Kebencian Terhadap Homoseksual. Keputusan WHO ini diadopsi Departemen Kesehatan RI dalam Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa (PPDGJ) III tahun 1993 yang juga mengeluarkan homoseksual sebagai penyakit.

Menurut Hartoyo, kebijakan yang diskriminatif misalnya, Pasal 4 ayat 1 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi), yang menyatakan homoseksual termasuk dalam persenggamaan meyimpang. Pada level daerah, setidaknya ada sekitar 10 Peraturan Daerah yang meyamakan homoseksual dengan pelacuran, misalnya, Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran, pada pasal 8 ayat 1 dan 2 yang meyebutkan yang termasuk dalam perbuatan pelacuran adalah a. homoseks; b. lesbian;

Sementara itu, dalam catatan Our Voice, praktek kebencian terhadap LGBTIQ di Indonesia sejak tahun 2009-2010 terus terjadi. Misalnya, tanggal 13 Februari 2010 Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Faisal Ali mengecam Waria yang melakukan kegiatan malam amal budaya di Banda Aceh, dianggap menodai pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Kemudian, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tasikmalaya, Achef Noor Mubarok akan melakukan pembinaan kepada 900 gay yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Departemen Agama (Depag) dan Polisi Resort (Polres) Kota Tasikmalaya. "Alasannya, alasannya karena gay dianggap sebagai penyakit mental dan dinilai sebuah adzab," kata Hartoyo.

Our Voice juga mencatat pembubaran Konferensi International Gay Lesbian Association (ILGA) Asia ke-4 26- 28 Maret 2010 di Surabaya Jawa Timur.  Yang terakhir pembubaran pelatihan HAM Waria oleh massa FPI di Depok yang diselenggarakan Komnas HAM pada tanggal 29 April-1 Mei  2010.

Pada level dunia, ada sekitar 80 negara yang mengkriminalisasikan homoseksualitas dan mengutuk prilaku seks sejenis dengan hukuman penjara, bahkan ada yang menggunakan hukuman mati, seperti Iran, Mauritania, Nigeria, pakistan, Saudi Arabia, Sudan,Emirat Arab dan Yaman.

Semnetara itu, Ardhanary Institute (Women LBT Reserch, Publishes and Advocacy Centre), dalam releasenya menyatakan, berkaitan dengan serangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat kepada LGBT, mengajak seluruh lapisan masyarakat yang anti kekerasan dan gerakan sipil bersama-sama memperingati The International Day against Homophobia (IDAHO) 2010 sebagai moment penting bagi kita semua dan secara khusus LGBT dengan membongkar kebisuan dan menyuarakan "HAPUSKAN HOMOPHOBIA, LESBOPHOBIA & TRANSPHOBIA di Indonesia".

Ardhanary juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendorong pemerintah Indonesia memberikan jaminan dan perlindungan kepada LGBT agar tidak mendapatkan perlakuan yang homophobia, lesbophobia dan transphobia dari siapa pun karena pilihan orientasi seksual dan identitas gendernya dengan mengacu pada berbagai konstitusi yang ada.***

Aksi ini merupakan bagian Peringatan Hari Internasional Melawan Homophobia (IDAHO) 2010. Semua T-Shirt yang mereka kenakan, dipenuhi ratusan tanda tangan dari masyarakat, mulai dari buruh gendong beringharjo, tukang becak, pejalan kaki, dan semua mereka yang ditemui dalam perjalanan penggalangan dukungan.

"Sebenarnya yang kita diskusikan bukan nikahnya, tetapi bagaimana kita bisa menyikapi dan menerima waria apa adanya," ujar Abdhul Muiz Ghozali, pengajar Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta menjawab berbagai pertanyaan mengenai pernikahan waria saat tampil sebagai narasumber pada Diskusi Keberagaman Orientasi Seks dan Identitas Gender di Pusat Study Kebijakan (PSK) Universitas Gadjah Mada, awal pekan ini.

Tiga pintu akses masuk Ngebong akhirnya dibuka warga. Hal ini dilakukan karena warga dua kampung, Jlagran dan Badran juga pedagang dan komunitas pekerja seks sudah “gerah” dengan pihak PT KAI yang juga sampai Rabu (19/5) belum memberikan keputusan mengenai permohonan warga, pedagang dan pekerja seks untuk membuka pintu akses masuk Ngebong.

Panggung Keberagaman, sebagai acara penutup rangkaian peringatan International Day Against Homophobia (IDAHO) yang sedianya akan dilaksanakan di Sasono Hinggil, Sabtu (22/ 5), terpaksa dibatalkan panitia pelaksana. Pasalnya, surat izin penggunaan tempat dari pengelola Sasono Hinggil yang sudah dikantongi panitia dicabut kembali.

“Alur dan konsep cerita kaya akan ide dan proses pembelajaran bagi remaja. Acara ini mestinya sering diselenggarakan untuk meminimalisasi dampak buruk dari pergaulaan bebas yang kini makin marak,” kata Ian (21) mahasiswa IAIN Walisongo Semarang.

“Kami menolak keras razia yang dilakukan Satpol PP terhadap teman-teman kita yang hidup di jalanan menjelang Muktamar Muhammadiyah dengan alasan mengganggu keindahan tata kota,” kata Slamet Wasair, Koordinator Aksi Damai yang digelar Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) di depan Gedung Agung, Yogyakarta, (10/6).

Semakin meningkatnya penularan HIV ternyata tidak membuat laki-laki pelanggan Perempuan Pekerja Seks (PPS) merasa takut. Buktinya banyak dari mereka yang enggan menggunakan kondom. Seperti yang dituturkan Anna (20), bukan nama sebenarnya, seorang PPS yang biasa bekerja di Jalan Mahir Mahar, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya. Anna mengaku kesulitan meminta kliennya memakai kondom. "Alasannya soal ketidaknyamanan," katanya.

Diskriminasi adalah hantu bagi peradaban manusia. Sejarah telah menyaksikan di mana hantu diskriminasi mewujud, di sana pulalah gerakan mengada. Dan, hanya gerakan sipil lah yang akan mampu menuntaskan perang kemanusiaan melawan diskriminasi. (Catatan Perkumpulan, 2010)

Remaja adalah suatu periode transisi dari masa kanak-kanak ke remaja. Berbagai budaya dan organisasi memiliki konsep tersendiri mengenai rentang usia remaja. Agar semua terakomodasi, PKBI mengambil batas usia terendah (10 tahun) dan batas usia tertinggi (24 tahun) untuk remaja. Dengan batasan tersebut, ternyata pada tahun 2000-2005, jumlah remaja di Indonesia sebesar 64 juta jiwa dari populasi sebanyak 222 juta jiwa (Biro Pusat Statistik). Remaja-remaja tersebut tersebar di perkotaan dan pedesaan, dengan tingkat pendidikan yang beragam, serta permasalahan yang kompleks seperti kehamilah tidak diinginkan, aborsi, penyalahgunaan narkoba, serta HIV & AIDS.

Dua belas Agustus 2010 merupakan peringatan Hari Remaja International yang ditetapkan oleh PBB. Bertepatan dengan hari tersebut, Youth Association (YOTHA) memperkenalkan dirinya kepada publik dengan melakukan launching, pemotongan tumpeng, dan panggung ekspresi. Kegiatan yang diadakan di Old Friends Cafe ini juga diisi dengan buka puasa bareng dan penampilan seni dari para remaja.