Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bali bersama 11 PKBI Provinsi lain mendirikan kantor berita alternatif untuk isu kesehatan seksual dan reproduksi, jender, dan hak asasi manusia (HAM) dengan nama SwaraNusa. Kantor berita berbasis online ini disambut sejumlah komunitas. Seperti, komunitas remaja, NGO, dan instansi pemerintah di Bali dengan menyatakan komitmen pengembangan content dan isu. Hal ini terangkum dalam diskusi diseminasi di kantor PKBI Bali, dua pekan silam.

Komunitas Waria Yogyakarta, mengajukan keberatan atas tayangan program Be A Man. Protes dikirim, melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Yogyakarta ketika program ini pertama kali ditayangkan salah satu stasiun televisi. Surat itu sudah dikirimkan ke KPI Pusat, tetapi belum ada kemajuannya. Sonya, dari komunitas waria Yogyakarta, menuduh KPI mandul.

Komisi D DPRD DIY, hanya bisa berjanji akan melakukan koordinasi berkaitan dengan tindakan represif yang seringkali dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terhadap komunitas, seperti remaja jalanan, waria dan perempuan pekerja seks.

Pernyataan itu disampaikan puluhan organisasi yang peduli terhadap keragaman orientasi seksual, di Indonesia, berkaitan dengan kegiatan MUI dan Departemen Agama Kota Tasikmalaya. Dua lembaga ini memiliki rencana mengumpulkan gay untuk dibina karena mereka mengalami penyakit mental. “Tindakan ini menyebabkan pengurangan serta penyimpangan seseorang untuk menikmati hak-haknya,” tulis kelompok ini, yang salah satunya Gaya Nusantara, Surabaya.

Rencana MUI Kota Tasikmalaya mengumpulkan 900 orang gay untuk bertaubat dan disembuhkan karena dianggap mengalami ‘gangguan mental’, mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, terutama komunitas homoseksual. Apakah reaksi keras ini memang sudah pada tempatnya?

Berbagai informasi mengenai keberagaman orientasi seksual memang belum luas, tersampaikan ke masyarakat. Termasuk, soal negeri ini, pernah menjadi tuan rumah pertemuan internasional, yang merumuskan Jogjakarta Principle. Sebuah dokumen internasional, mengenai keragaman orientasi seksual, termasuk agenda tindaknya. Berikut wawancara Surya dengan Muhammad Syukri Darban, aktivis PLU Satu Hati, Yogyakarta. 

Berbagai pihak menanggapi beragam rencana pentaubatan gay di Tasikmalaya. Prof Dr KH Muslich Shabir, MA dari MUI Jawa Tengah, menilai langkah yang diambil MUI dan Depag Tasikmalaya tepat. Tetapi terlalu ekstrem jika sampai bertaubat.

Perjuangan identitas dan hak orientasi seksual masih harus menempuh jalan panjang. Para pemangku kepentingan mempertahankan parameternya sendiri. Komunitas Gay berusaha keras tetap eksis dan berusaha meluruskan pandangan masyarakat. Bagaimana gerakan perjuangan identitas mereka? Bagaimana respon mereka terhadap sikap MUI dan Depag Tasikmalaya yang akan membina dan menaubatkan? Berikut penuturan Orry Lesmana, aktivis perjuangan identitas gay dengan Hadziq Jauhary dari Swara Nusa.

Gerakan pentaubatan yang hendak dilakukan terhadap komunitas Gay dianggap pemaksaan kehendak. Pasalnya, keragaman orientasi seksual merupakan hak yang melekat dalam diri seseorang. Kekerasan juga sering dialami komunitas Gay dan Waria. Bahkan terjadi juga penangkapan terhadap para pendamping di lapangan. Berikut wawancara Luh de Suryani dari Swara Nusa dengan Sofie, Program Manajer Gaya Dewa Denpasar.

Homoseksual masih dipahami secara luas sebagai keadaan jiwa yang tidak normal, penyakit mental atau gangguan kejiwaan. Meski pemahaman semacam ini benar, tetapi dalam konteks perkembangan disiplin ilmu psikologi tahun 60-an. Lalu, homophobia muncul menjadi salah satu fenomena dengan menguatnya homoseksual. Berikut wawancara Sulis Styorini, Swara Nusa Biro Surabaya, dengan Maria Mustika, kepala Seksi Advokasi Gaya Nusantara, Surabaya.

Jaringan LGBT Yogyakarta, gabungan lembaga peduli hak-hak LGBT, Perempuan, dan Gender menuntut dihapuskannya kekerasan dan tindak diskriminatif berbasis orientasi seksual. Mereka melakukan aksi damai di depan Gedung Agung dan Kantor Pos Besar Malioboro, Yogyakarta, Minggu (17/5).

Stigma dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT di Indonesia masih sangat kuat. Dikeluarkannya homoseksualitas dari daftar gangguan jiwa di dokumen Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) II (1983) dan PPDGJ III (1993) belum mampu membuka kesadaran masyarakat bahwa komunitas gay dan lesbian memiliki hak yang sama dengan komunitas lainnya untuk diakui dan bukanlah komunitas yang menderita gangguan jiwa. Adalah tanggungjawab negara untuk menjamin hak dan perlindungan bagi komunitas LGBT lewat kebijakan yang non-diksriminatif. Berikut adalah dokumen hasil studi yang dilakukan LSM Arus Pelangi yang didukung oleh TIFA Foundation tentang kasus-kasus diskriminasi yang terjadi pada komunitas LGBT di berbagai daerah di Indonesia. Peneliti mengkritisi dan mendesak petanggungjawaban negara yang terlibat dalam menciptakan stigma dan diskriminasi sistemik terhadap komunitas LGBT.

Anggapan bahwa homoseksualitas adalah bentuk dari gangguan kejiwaan tidaklah beralasan.

Ketika agama telah bercampur dengan politik, banyak fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) diduga pesanan dari pihak lain. Bau itu agaknya tercium pula dalam kebijakan MUI Tasikmalaya yang akan mentaubatkan 900 kaum gay.

Pengelolaan pengetahuan dan pengalaman penguatan komunitas menjadi perhatian pegiat HIV-AIDS, Gender dan HAM. Selama ini hanya fokus pada penanggulangan HIV-AIDS, melupakan pendokumentasian sebagai media pembelajaran bagi publik dan pemangku kebijakan.

Pluralitas (keberagaman) adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Bukan hanya suku, agama, ras, dan antargolongan, pluralitas mencakup banyak hal. Persoalan jender dan orientasi seksual saat ini menjadi isu yang semakin sering dibicarakan. Kelompok minoritas--kelompok di luar kelompok mainstream--berupaya keras supaya keberadaan mereka diterima di masyarakat luas. Lantas upaya apa saja yang perlu dilakukan dalam mengelola keberagaman yang ada? Berikut wawancara Desi Susany dari Swaranusa dengan Listia, S.Ag, M.Hum, seorang peneliti pluralisme di Institute DIAN/Interfidei.

Forum Komunitas Untuk Keberagaman (FKUB), aliansi SUKMA (Suara Komunitas Untuk Keberagaman) dan Youth Forum DIY melakukan aksi Hari Sumpah Pemuda, kemarin (28/10). Mengusung tema, '81 Tahun Terpasungnya Hak-Hak Remaja', mereka menutup mulut dengan kain hitam.

Tingginya kasus infeksi HIV di Yogyakarta,  sampai September 2009 terdata sebanyak 839 kasus, merupakan dampak dari Stigma HIV dan AUDS sebagai persoalan amoral”. Lalu melahirkan perlakuan diskriminatif.

Puluhan orang dari beberapa organisasi berbasis komunitas (CBO) dan Civil Society Organization (CSO), yang tergabung dalam Solidaritas Peduli AIDS Yogyakarta (SPAY), melakukan aksi damai dengan turun ke jalan memperingati hari AIDS se Dunia, hari ini, di Yogyakarta.

Tahun 2010 menjadi terminasi pertama pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Sementara tahun 2015 menjadi batasan agenda nasional dan internasional untuk pencapaian kesehetan untuk semua orang. Termasuk kesehatan reproduksi dan seksual.

Mayoritas masyarakat memandang komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Intersek dan Queer (LGBTIQ ) sebagai kelompok menyimpang. Akibatnya, sedikit tokoh agama mau terlibat menjawab kebutuhan religius kelompok LGBTIQ. Komunitas semakin terpinggirkan dan terstigma. Berikut wawancara Novan dari Swara Nusa dengan Abdul Muis Gazali, mahasiswa Magister Pendidikan Pemikiran Islam Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang saat ini menjadi pengajar di Pesantren Waria Al Fattah Yogyakarta.

Memperingati Hari Perempuan Internasional, sejumlah lembaga yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) menggelar aksi simpatik di perempatan Kantor Pos Besar Yogyakarta (8/3). Aksi ini, mengusung tema Bersatu untuk Kesetaraan, dan mengangkat hak-hak LGBT, pekerja seks dan pekerja rumah tangga. 

JPY mengajak seluruh elemen mayarakat bersatu memperjuangkan kesetaraan dan menuntut pemerintah agar memenuhi hak-hak dasar perempuan. International Women's Day (IWD) 2010 menjadi momentum melakukan evaluasi persoalan-persoalan ketidakadilan gender dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan peran kontrol terhadap pemerintah. Khususnya pelanggaran dan perlakuan diskriminatif yang terjadi. JPY meminta pemerintah segera mencabut kebijakan-kebijakan diskriminatif dan memberikan jaminan perlindungan bagi buruh migran, memberikan pengakuan PRT sebagai pekerja formal yang mendapat hak yang dilindungi negara.

“Kita ingin menyuarakan persoalan dari berbagai keberagaman isu, mengingat persoalan perempuan tak pernah berdiri sendiri sebagai persoalan tunggal,” kata Inna Hudaya, Koordinator Peringatan International Women's Day JPY 2010.

Ipeh, Koordinator Lapangan,  mengatakan IWD perempuan harus keluar dari kungkungan dan belenggu sebagai perempuan rumahan. Pelabelan perempuan baik-baik yang tidak keluar rumah, telah membelenggu posisi perempuan mencapai kesetaraan. Belenggu itu dilahirkan dari konservatif agama yang harus segara diakhiri. "Perempuan mulai menyadari atas ketidakadilan yang menimpanya, akibat paham yang masih konservatif terhadap agama," ujarnya.

JPY menilai Kementerian Perempuan dan Anak belum mampu berbuat banyak dalam upaya terciptanya kesetaraan gender di Indonesia. Hal ini merupakan cerminan sikap pemerintah yang belum pro perempuan. Sejumlah kebijakan yang dibuat belum mampu menjalankan amanat bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kebinekaan. JPY menyebutkan data, antara tahun 1999 hingga 2009 ada 154 kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tingkat daerah (19 di tingkat propinsi, 134 di tingkat kabupaten kota dan 1 di tingkat desa) dinilai menjadi sarana pelembagaan diskriminasi terhadap perempuan, dari tujuan dan dampaknya.

JPY juga menilai, selain masalah ras dan kepercayaan, ketimpangan juga terlihat pada kelompok yang dimarginalkan karena orientasi seksual dan identitas gendernya, lesbian, waria dan gay. Munculnya blok-blok mayoritas yang dilanggengkan negara justru makin memperparah kekerasan yang terjadi. Termasuk persoalan pekerja rumah tangga (PRT), buruh migran, hak-hak reproduksi perempuan. Persoalan-persoalan ini menunjukkan pemerintah tidak serius dalam menjalankan mandat Convention on the Elimination Of All Form of Discrimination Againts Women (CEDAW) 1984 yang telah diratifikasi dalam UU No 7 Tahun 1984 dan perjanjian lain yang ditujukan bagi keadilan dan perbaikan hidup perempuan.

"Pemerintah harus mendengar aspirasi mereka," kata Bela dari SMA 10 Yogyakarta, yang mengomentari perjuangan hak-hak perempuan bersama temannya, Ira dan Dien.

Selain aksi simpatik, JPY menggelar sejumlah kegiatan lain seperti diskusi publik, workshop, pemutaran film, seminar, bedah buku dan diakhiri dengan Panggung Kesetaraan "Dramatic Reading CEDAW" pada 18 Maret 2010.

Dalam penanggulangan HIV dan AIDS data base memegang peranan sangat penting. Sayangnya, sampai saat ini belum ada data pilah yang bisa mengidentifikasi kunjungan voluntary counseling test (VCT) karena inisiasi sendiri, mandatory (keharusan/paksaan) atau inisiasi petugas kesehatan. Bahkan, belum mampu memastikan  temuan infeksi baru atau lampau.

Gerakan LGBT belakangan ini semakin menguat. Di sisi lain, stigmatisasi juga semakin mengeras. Bagaimana startegi komunitas LGBT dalam menghapuskan stigma dan diskriminasi? Berikut wawancara Hadziq Jauhary dari Swaranusa Biro Jawa Tengah, dengan Orie Lesmana, aktivis hak asasi manusia dari komunitas gay.

Bagaimana gerakan LGBT belakangan ini?

Pamuji, bukan nama sebenarnya (60) merasa bingung dengan statusnya, saat mendapat diagnosa HIV positif dari Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4) Yogyakarta. Sekalipun ia telah mendapat rujukan dan mengakses layanan CST di RSUP. DR Sardjito. "Informasi yang diberikan belum Jelas," ujarnya di Griya lentera PKBI, kemarin.

Lagi lagi perjuangan identitas komunitas lesbian, gay, biseksual dan trangender ( LGBT ) dihadapkan pada sebuah persoalan. Konferensi International  Lesbian, Gay  dan Interseksual Asosiation (ILGA ) yang  sekiranya akan diselenggarakan pada kamis besok ( 25/3) hingga hari Minggu di kota Surabaya, belum mendapatkan ijin dari kepolisian setempat. Hal ini mendapat beragam respon yang keras dari para aktivis LGBT.

“Karena, bagaimanapun juga, teman-teman LGBT juga bagian dari warga negara Indonesia, sehingga punya hak yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain,” kata Slamet Riyadi, pemerhati masalah hak asasi manusia yang juga aktivis Forum KiPAs Semarang.

Komunitas Lelaki suka Lelaki Manado mengaku kecewa ada penolakan terhadap Konferensi Internasional Lesbian, Gay, Bisexual, trans dan intersex Association ( ILGA) yang akan dilaksanakan di Surabaya, 26-28 Maret .  
Ririn, salah satu anggota komunitas ini mengatakan, pertemuan  kelompok ini sangat penting untuk eksistensi mereka.  Apalagi akan dihadiri peserta dari puluhan Negara se Asia.  Untuk itu dia merasa heran dan mempertanyakan penolakan yang terjadi. Sebenarnya lewat konferensi ini pihaknya berharap banyak.  Salah satunya,  bagaimana agar komunitasnya diakui sebagai bagian dari masyarakat umum sehingga mengurangi beban psikologis. Pertemuan ini diharapkannya juga mampu membentuk pengakuan publik atas mereka, dan mengikis anggapan sebagai sampah masyarakat.

Puluhan peserta konferensi ILGA yang datang dari berbagai negera tersebut, terjebak di dalam sebuah hotel di Surabaya, sehingga menjadi kesulitan untuk keluar dari area hotel karena masih dikepung ormas Islam dari FPI dan FUI. “Mereka tampak ketakutan dengan kejadian ini,” kata Widodo Budidarmo, salah seorang panitia penyelenggara konferensi internasional ILGA ke-4 se-Asia.

Perlawanan berbagai organisasi dan komunitas atas pencekalan yang dilakukan pemerintah terhadap konferensi International  Lesbian, Gay, Transgender dam Intersesks Asossiation ( ILGA ) , terus berlanjut.  Sejumlah organisasi sosial dan organisasi berbasis komunitas yang tergabung dalam Jaringan HAM untuk Keberagaman (JAMGAMAN ) berkumpul di  youth center PKBI DIY hari ini ( 26/3 ) untuk menyatakan sikap atas kejadian itu.

I Wayan Suardana (34), akrab dipanggil Gendo pada 2005 dipenjara karena dianggap melakukan penghinaan simbol negara pada kasus pembakaran bendera Presiden SBY saat menolak kenaikan harga BBM. Kini ia menjadi advokat dan anggota Majelis Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Daerah Bali dan juga mengadvokasi kasus pelanggaran HAM pada pecandu narkotika di Bali. Gendo menyimpulkan kebebasan berpendapat di Indonesia hanya seolah-olah karena banyak produk hukum malah ingin mengkriminalkan. Terlebih kasus kekerasan kelompok mayoritas pada minoritas terus berlangsung dan sulit dipidanakan. Beikut wawancara Luh De Suriyani, Swaranusa Biro Bali, dengan Gendo mengenai pembatalan paksa konferensi ILGA di Surabaya pekan lalu.

Konferensi internasional LGBTIQ atau The 4th regional Lesbian, Gay, Transgender and Intersex Association (ILGA) conference di Surabaya, dipaksa dibatalkan oleh kelompok agama tertentu? Pendapat Anda?

Inilah problem berbangsa di Indonesia. Segala sesuatu perbedaan diselesaikan jalan kekerasan. Pembubaran Konferensi ini adalah salah satu peristiwa dari sekian banyak  peristiwa kekerasan atas nama kelompok agama tertentu.  Artinya budaya barbarisme sedang menghantui proses demokratisasi di Indonesia, baik dengan menggunakan idiom agama, suku ataupun paham tertentu termasuk dengan menggunakan logika kebenaran mayoritas yang pada akhirnya berujung kepada tirani mayoritas.

Lesbian, gay, biseksual, transseksual, transgender, interseks dan queer (LGBTIQ) merupakan realitas sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia. Keberadaannya seharusnya diakui, dihormati dan dilindungi negara, yang telah menyepakati dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional.

Aksi ini merupakan bagian Peringatan Hari Internasional Melawan Homophobia (IDAHO) 2010. Semua T-Shirt yang mereka kenakan, dipenuhi ratusan tanda tangan dari masyarakat, mulai dari buruh gendong beringharjo, tukang becak, pejalan kaki, dan semua mereka yang ditemui dalam perjalanan penggalangan dukungan.

Panggung Keberagaman, sebagai acara penutup rangkaian peringatan International Day Against Homophobia (IDAHO) yang sedianya akan dilaksanakan di Sasono Hinggil, Sabtu (22/ 5), terpaksa dibatalkan panitia pelaksana. Pasalnya, surat izin penggunaan tempat dari pengelola Sasono Hinggil yang sudah dikantongi panitia dicabut kembali.

"Sebenarnya yang kita diskusikan bukan nikahnya, tetapi bagaimana kita bisa menyikapi dan menerima waria apa adanya," ujar Abdhul Muiz Ghozali, pengajar Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta menjawab berbagai pertanyaan mengenai pernikahan waria saat tampil sebagai narasumber pada Diskusi Keberagaman Orientasi Seks dan Identitas Gender di Pusat Study Kebijakan (PSK) Universitas Gadjah Mada, awal pekan ini.

"Masih ada anggapan HIV dan AIDS kutukan Tuhan. Akibatnya orang yang terkena HIV dan AIDS serta merta dipandang buruk, hina dan kotor.Seolah-olah semua yang terkena HIV telah melakukan dosa besar sehingga dikutuk Tuhan," kata KH. Hussein Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Dar al Tauhid, Arjawinangin, Cirebon.

“Kami menolak keras razia yang dilakukan Satpol PP terhadap teman-teman kita yang hidup di jalanan menjelang Muktamar Muhammadiyah dengan alasan mengganggu keindahan tata kota,” kata Slamet Wasair, Koordinator Aksi Damai yang digelar Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) di depan Gedung Agung, Yogyakarta, (10/6).

-This song about equality, If you are never givin the chance,
Then you are never able to show you can succeed!-

Hal ini dikatakan Ashadi Siregar, Direktur LP3Y Yogyakarta dalam diskusi publik “LGBT dalam Media Massa”, Selasa, (29/6), bertempat di Ruang Seminar Gedung Perpustakaan Universitas Atma jaya Yogyakara. Selain Ashadi Siregar, hadir pula dalam diskusi tersebut D. Danarka Sasangka, MA (Dosen Ilmu Komunikasi UAJY) dan Elok (aktivis LGBT).

“Harapan kami ini tentunya waria bisa diterima di masyarakat, bisa diakui oleh pemerintah, didukung semua kegiatannya, dan bisa diberi tempat di lapangan kerja mana saja” ujar Ketua IWAYO (Ikatan Waria Yogyakarta), Maryani. Harapan yang cenderung ‘biasa’ terdengar, namun itulah yang menjadi nafas organisasi IWAYO dalam memperjuangkan hak-hak waria sebagai gender ketiga. Menurut Maryani, image yang selama ini terbentuk di masyarakat juga tak pelak memang buah dari perbuatan waria, namun waria gadungan. “Mereka (waria gadungan, red.) berpura-pura jadi waria, berpakaian seperti perempuan, tapi ternyata garong yang berbuat jahat, jadi sangat merusak citra waria yang sebenarnya.”