Kondisis ekonomi dan sosial perempuan yang kuat menjadi salah satu prasyarat bagi perempuan untuk berani mengambil keputusan. Minimal melakukan negosiasi terhadap diri mereka sendiri. Hanya saja, perempuan yang paling menghadapi persoalan ketidaksetaraan justru mereka yang ada di kalangan kelas mengengah ke atas. Meskipun, globalisasi ekonomi, yang mengubah ekonomi agraris menjadi ekonomi industrial, kemudian menghancurkan pula situasi setara di kalangan kelas menengah ke bawah, terutamanya di kalangan petani. Berikut wawancara Desi Susanti dari SWARA NUSA dengan Dra. Budi Wahyuni, MM, MA, Ketua Pengurusa Harian Daerah (PHD) PKBI DIY.

Persoalan kependudukan hingga kini masih menyelimuti negeri ini. Apalagi program Keluarga Berencana yang dimulai sejak Orde Lama, dan dikembangkan lebih serius pada era Orde Baru, saat ini sedikit menurun perhatiannya. Di beberapa daerah kembali menghadapi permasalahan tingginya angka pertambahan penduduk.

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bali bersama 11 PKBI Provinsi lain mendirikan kantor berita alternatif untuk isu kesehatan seksual dan reproduksi, jender, dan hak asasi manusia (HAM) dengan nama SwaraNusa. Kantor berita berbasis online ini disambut sejumlah komunitas. Seperti, komunitas remaja, NGO, dan instansi pemerintah di Bali dengan menyatakan komitmen pengembangan content dan isu. Hal ini terangkum dalam diskusi diseminasi di kantor PKBI Bali, dua pekan silam.

Kekerasan terhadap perempuan hampir menjadi problem semua kebudayaan. Tidak ada satu kebudayaan pun yang di dalamnya perempuan tidak mengalami kekerasan. Akar persoalannya, terjadinya subordinasi perempuan dalam budaya patriakhi. Bagaimana di Indonesia, berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan yang sudah menjadi endemik itu? Berikut wawancara Lingga Tri Utami dari SWARA NUSA dengan Elli Nur Hayati, Direktur Eksekutif Rifka Annisa, Yogyakarta.

Transmisi HIV di kalangan perempuan, berelasi kuat dengan kekerasan terhadap perempuan. Sayangnya, proses konseling terhadap perempuan yang mengalami kekerasan tidak dikembangkan pada soal transmisi HIV. Terlebih soal HAM dan difabel, semakin tidak terpehatikan.

"Penularan HIV dari Pasangan Intim ini merupakan problem besar, karena banyak negara yang menolak secara luas," kata JVR Prasada Rao, Direktur Regional Support Team for Asia dan Pasifik UNAIDS.

Warga miskin di Bantul terancam tidak bisa mengkases jaminan kesehatan karena larangan penerbitan SKTM oleh lurah se Kabupaten Bantul. REWANG dan IDEA Yogyakarta, menuntut pemerintah Bantul untuk memberikan solusi atas persoalan ini.

Kebutuhan dasar kesehatan reproduksi perempuan seringkali terabaikan dalam situasi darurat. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mengirimkan tim identifikasi berbagai kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan di Sumatra Barat.

Puluhan perempuan akan melahirkan dalam minggu ini sudah terdata. PKBI mendatangkan bidan dari Jambi dan Bengkulu untuk memberikan layanan persalinan. Selain, menyediakan ratusan KIT seperti KIT kehamilan dan persalinan.

Perempuan yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginlkan (KTD) harus mendapatkan pertolongan  layanan aman. Perempuan harus dihindarkan dari kematian. Mereka seringkali melakukan tindakan-tindakan fisik yang akhirnya membuat korban harus dirawat secara medis.

Forum Komunitas Untuk Keberagaman (FKUB), aliansi SUKMA (Suara Komunitas Untuk Keberagaman) dan Youth Forum DIY melakukan aksi Hari Sumpah Pemuda, kemarin (28/10). Mengusung tema, '81 Tahun Terpasungnya Hak-Hak Remaja', mereka menutup mulut dengan kain hitam.

Tingginya kasus infeksi HIV di Yogyakarta,  sampai September 2009 terdata sebanyak 839 kasus, merupakan dampak dari Stigma HIV dan AUDS sebagai persoalan amoral”. Lalu melahirkan perlakuan diskriminatif.

Puluhan orang dari beberapa organisasi berbasis komunitas (CBO) dan Civil Society Organization (CSO), yang tergabung dalam Solidaritas Peduli AIDS Yogyakarta (SPAY), melakukan aksi damai dengan turun ke jalan memperingati hari AIDS se Dunia, hari ini, di Yogyakarta.

Seni budaya diharapkan bisa memperluas akses informasi dan perjuangan tentang isu Kesehatan Reproduksi dan Seksual [HIV dan AIDS], gender serta HAM. Demikian harapan Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam kata sambutan yang dibacakan Djoko Dwiyanto, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, saat membuka secara resmi Festival Seni Tradisi 2009 PKBI DIY, malam ini (4/12)

Sistem pengendalian kelahiran melalui Keluarga Berencana (KB) harus segera direvitalisasi. Faktanya ada ledakan penduduk Indonesia setelah Orde Baru. Ini membutuhkan usaha serius. Bahu-membahu diperlukan untuk menyukseskan program revitalisasi sistem KB, menjadi lebih optimal.

Program KB mengalami kegagalan sejak otonomi daerah diberlakukan. BKKBN di tingkat Kabupaten/Kota dihilangkan. Program KB yang sebelumnya diatur pusat dan mengikat hingga ke tingkat pelosok desa, dihapus. Saat Orde Baru berkuasa masyarakat akrab dengan program KB dan bahkan diharuskan mengikuti program KB.

Bekerjasama dengan UNFPA, PKBI Nusa Tenggara Barat mengembangkan mekanisme rujukan pemberian layanan Infeksi Menular Seksual (IMS), VCT, bagi mitra strategis PKBI NTB dalam program Pencegahan HIV dan AIDS di NTB.

Terdapat fakta sekitar 77.1% kasus perempuan yang memilih tidak melanjutkan Kehamilan yang Tidak Diningkan (KTD) karena kegagalan alat kontrasepsi pada pasangan yang menikah. Sekitar 50% kasus, terjadi pada perempuan usia 30 tahun ke atas.

Alokasi anggaran Badan Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Semarang turun drastis dari Rp 87,58 miliar pada APBD 2009, menjadi Rp 76,68 miliar di RAPBD 2010. Itu artinya, anggaran turun 12,45 persen.

Peserta KB laki-laki semakin minim. Perlu kebijakan dan langkah nyata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memasyarakatkan program KB laki-laki. "Ini bisa menghapus diskriminasi gender dan mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat kita," kata Soelimah.

Anak laki-laki (7th) di Gunung Kidul diduga terinfeksi HIV. Dugaan muncul setelah dokter melihat riwayat kesehatan ibunya yang dirawat di RS. Sardjito karena AIDS. Saat anak itu menjalani pemeriksaan, didapatkan gejala mayor papular pruritic eruption (PPE), ganguan kulit kering yang meluas.

Bungaran, bukan nama sebenarnya, (27 tahun), warga Kampung Salam, Bahari, Medan Belawan, lemah lunglai setelah menemui dokter yang memeriksa kehamilan istrinya Sunarti, juga bukan nama sebenarnya (25 tahun). Hanya karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dia tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan atas kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) yang dialami istrinya.

Seratus hari pemerintahan SBY–Budiono mendapat tanggapan negatif. Tidak serius menangani kasus-kasus negara, seperti bank Century. Ketidak seriusan pemerintah berdampak pada kesejahteraan rakyat yang terabaikan, padahal mereka dipilih oleh mayoritas rakyat.

Pemerintah Kota Semarang dituntut meningkatkan perhatian terhadap masalah perempuan. Banyak masalah perempuan di Kota Semarang belum tertangani dan bahkan tidak ditangani sama sekali. Program pemberdayaan keluarga kurang efektif dan kurang bisa memperjuangkan hak-hak perempuan.

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dirasakan benar membantu masyarakat kurang mampu. Mereka akan mendapatkan layanan kesehatan garitis, jika bisa menununjukkan kartu Jamkesmas. Namun, apa jadinya jika pendataan warga dan alokasinya tidak tepat sasaran?

Seperti yang terjadi di desa Lahei, Kabupaten Barito Utara. Muncul keluhan masyarakat tentang Jamkesmas, terutama mereka yang kurang mampu. Adanya ketidaktepatan dalam pendistribusian kartu Jamkesmas. Warga miskin yang seharusnya menikmati pelayanan kesehatan gratis melalui Puskesmas, malah kesulitan mendapatkan pelayanan. Warga yang mampu turut menikmati pelayanan dengan menggunakan kartu jamkesmas.

Desa Lahei terbagi menjadi dua wilayah, Lahei 1 dan Lahei 2. Keduanya terpisah oleh sungai, masing-masing memiliki Puskesmas dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang cukup memadai. Namun warga desa Lahei 1 lebih memilih berobat di Puskesmas Lahei 2.

Bucu, warga kurang mampu dari Lahei 1 mengaku kecewa dengan Kamkesmas ini. "Saya bingung kenapa yang lebih mampu dapat, sedangkan keluarga yang miskin tidak. Padahal kami lebih berhak atas Jamkesmas," katanya.

Amat, staff Puskesmas desa Lahei 2 mengatakan, "yang mendata warga, ketua RT masing-masing. Namun sepertinya kurang akurat dan tepat sasaran. Jadi hasil datanya terkesan asal-asalan. Lahei 2 dulu pernah ada yang seperti itu, tetapi ada juga warga miskin yang memang dapat kartu Jamkesmas. Kebanyakan yang tidak dapat dari desa Lahei 1 dan mereka memilih berobat ke sini."

Seorang staff Puskesmas yang enggan disebutkan namanya menambahkan, sepertinya memang ada kecurangan dari pihak petugas yang mendistribusikan kartu Jamkesmas. Mereka memberikan kepada sanak saudaranya sendiri. "Masa mereka yang bisa belanja di pasar tetapi malah berobat gratis," katanya.

Irmansyah, SKM, Kepala Puskesmas desa Lahei 2, mengatakan pihak Puskesmas tidak melakukan tindakan apa-apa. Alasannya, bukan wewenang Puskesmas. Mereka hanya menyarankan kepada warga yang belum mendapatkan kartu Jamkesmas untuk melapor ketua RT masing-masing agar segera diurus. "Kalau memang ada warga yang ingin berobat, kami pun melihatnya dulu apakah dia miskin atau tidak. Tetap melayani mereka yang kurang mampu secara gratis walau belum memiliki kartu jamkesmas," katanya.

Ancaman ”baby booming” tahap kedua terus menghantui Indonesia , terutama Jawa Tengah, apabila pelaksanaan program KB tidak berjalan sesuai target yang ditentukan. Kelancaran program KB harus terus diimplementasikan karena sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan kesejahteraan penduduk Indonesia.

Masyarakat kurang mampu, akan dibantu melakukan program Keluarga Berencana (KB) melalui pemberian secara cuma-cuma alat kontrasepsi spiral dan kondom. Sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan bisa lebih mendayagunakan potensinya.

Penanganan terhadap IMS (Infeksi Menular Seksual) tidak menjadi prioritas, melainkan hanya sebagai pendamping untuk kegiatan pemeriksaan VCT. Masih banyak elemen masyarakat dan pegiat HIV dan AIDS yang kurang memperhatikan penanganan IM.

Pemerintah harus berada di garis depan dalam penanganan kasus IMS dan HIV dan AIDS. Karena peningkatan kasus di NTB sudah pada kondisi yang mengkhawatirkan. "Pemerintah harus aktif," kata Ramli, petugas Outreach Klinik IMS "Mitra Keluarga" PKBI NTB.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini memacu timbulnya pemahaman keliru perihal seks bagi kalangan pelajar. Akibatnya, perilaku seks yang tidak bertanggung jawab dan menyebutnya sebagai hal biasa yang lumrah dilakukan.

Pemerintah dan DPR menghadapi tantangan berat berkaitan dengan kebijakan yang sebagiannya diberlakukan tahun 2009.  Pasalnya kebijakan itu menyangkut akomodasi kepentingan kelompok masyarakat versus kemungkinan terjadinya diskriminasi kelompok masyarakat yang lain. Misalnya, UU Kesehatan, RUU Jaminan Produk Halal, Perda dan Raperda yang secara spesifik terkait dengan agama.

Sanggar Konsultasi Remaja (SKR) yang dikelola STAR (Youth Center PKBI Riau) mendapatkan respons positif dari sekolah-sekolah di Riau. Buktinya, akhir tahun lalu baru dua sekolah yang mengembangkan, awal tahun 2010 sudah 10 sekolah yang mengembangkan SKR.

Puluhan perempuan Pekerja Seks (PS) mengaku kecewa dan resah dengan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa bulan lalu. Pasalnya, sejumlah PS tidak bisa mengetahui hasil test darahnya setelah mengikuti STBP.

dr. Catharina Suharti, SpPD KHOM, Kepala Sub Bagian Hematologi-Onkologi Medik RSUP Dokter Kariadi Semarang, menyampaikan hasil riset ilmiah ini dalam seminar "Trombofilia: Mengapa Perlu Diwaspadai" di Hotel Gumaya Semarang, pekan ini. Menurutnya, obat kontrasepsi oral mengandung kombinasi estrogen dan progesteron yang dapat menyebabkan darah mengental sewaktu-waktu. "Inilah yang mungkin tak disadari kita selama ini," katanya.

Tatik Suyarti, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang mengatakan peserta Jamkesmaskot terdiri dari warga miskin yang ada di Kota Semarang dan tidak masuk dalam data Jamkesmas Pusat. Program Jamkesmas yang didanai Pemerintah Pusat hanya mematok kuota 306.700 jiwa, yang sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk miskin Kota Semarang.

Ketersediaan obat generik di apotek masih dikeluhkan pasien. Jenis obat generik yang diresepkan, ternyata tak tersedia di pasaran. Ada obat sejenis, tidak masuk daftar obat yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Karena masuk dalam obat paten, pasien menebus dengan harga mahal.

Dua puluh delapan desa dari sekitar 160-an desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), masih belum memiliki tenaga bidan. Di Kotim masih terbatas lulusan D III Kebidanan.

“Valentine bisa dimaknai seperti dua sisi mata uang, bisa berakibat baik maupun buruk. Jika tidak dapat memfilter diri, akan menjerumuskan ke arah yang salah," kata I Nengah Gianyar, Wakil Bupati Bangli, pekan silam, di Aula P3 Bangli.

Sebagian besar wilayah pedesaan, memiliki prosentase penduduk usia anak dan balita lebih tinggi dibandingkan penduduk usia produktif dan lanjut usia. Tetapi, tidak demikian di Desa Nyemoh, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Di Desa ini, terjadi penurunan angka kelahiran cukup signifikan dalam 15 tahun terakhir.

"Saya kemari mau ikut program KB dari Puskesmas, sekalian beli Pil," kata Mirna (25) saat menunggu giliran untuk dipanggil. Mirna, telah memiliki seorang anak, dan memanfaatkan pelayanan KB di Pustu Sungai Undang. Mirna mengaku, sebagai ibu turut bertanggung jawab atas keluarga dan perlu mendapatkan pelayanan KB.

Komitmen Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi menjadi kurikulum pantas diacungi jempol. Bekerja sama dengan LSM dan Dinas terkait, Pendidikan Kesehatan Reproduksi akan menjadi kurikulum sekolah negeri dan sekolah di Kota dan Kabupaten seluruh Provinsi NTB.

Dalam catatan Pemda NTB, beberapa lembaga yang telah menerbitkan buku mengenai pendidikan Kespro, misalnya, Departemen Kesehatan, BKKBN, UNFPA, dan PKBI. PKBI Daerah NTB sendiri telah bekerjasama dengan UNFPA menerapkan Pendidikan Kespro melalui kurikulum Muatan Lokal.

“Kami akan mencoba memasukkan Pendidikan Kespro melalui Pendidikan Umum. Sebagai percontohan kami akan mencoba di empat kabupaten yang ada di NTB,”  kata Drs. H. Muchtar, Staff Pemda NTB yang juga menjabat Kepala Sekretariat KPA Propinsi NTB.

Menurut dr. Ahmad, dalam Raperda ini masih belum menyebutkan secara eksplisit soal kondom. Hal itu untuk menghidari perdebatan tentang kondom yang sering terjadi di kalangan luas. Peraturan Gubernur akan mengatur secara teknis, permasalahan kondom yang sempat diperdebatkan. "dr. Yandri sebagai praktisi klinis saat itu menanyakan mengapa pasal tentang kondom tidak eksplisit disebutkan. "Tapi setelah dijelaskan ada Paraturan Gubernur akan menjelaskan secara teknis,” katanya.

Krisis ekonomi-politik sejak 1997 belum dijawab sebagai political will yang berpihak pada kondisi krisis kaum perempuan. Beban krisis ekonomi-politik perempuan sebagai penyangga tiang reproduksi sosial menciptakan kondisi perempuan berada dalam titik kritis.

Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia (PKVHI) luncurkan website barunya. Nasrun, pengelola website PKVHI mengatakan pengguna internet di Indonesia rata-rata didominasi kelompok usia muda yang merupakan sasaran tepat untuk menyebarkan informasi HIV dan AIDS. Kasus AIDS sekarang ini tampaknya banyak terjadi di kelompok ini. "Websitie bisa diakses di www.pkvhi.org," katanya akhir pekan silam.

Penekanan laju pertumbuhan penduduk, mutlak diperlukan. Pertumbuhan penduduk, khususnya di Jateng, tidak sebanding dengan pertumbuhan perekonomian. Satu persen pertumbuhan penduduk, sama dengan warga 2 juta orang. Ini sangat berisiko bagi kelancaran pembangunan. Selain membuat Jateng jadi lebih padat, peledakan penduduk semakin membuat tingkat kriminalitas meningkat.

Pelayanan kesehatan tidak memadai, terbatasnya tenaga kesehatan dan tidak sedikit petugas kesehatan mangkir dari kewajibannya, membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Murung Raya mengambil sikap. Menggandeng perusahaan swasta, Dinkes Kabupaten Murung Raya menggelar pengobatan gratis di Desa Bantian, Kecamatan Babuat.

Pamuji, bukan nama sebenarnya (60) merasa bingung dengan statusnya, saat mendapat diagnosa HIV positif dari Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4) Yogyakarta. Sekalipun ia telah mendapat rujukan dan mengakses layanan CST di RSUP. DR Sardjito. "Informasi yang diberikan belum Jelas," ujarnya di Griya lentera PKBI, kemarin.

Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Kesehatan RI, mengatakan jika rumah sakit atau dokter menolak pasien dengan alasan apapun akan mendapatkan sanksi. Kecuali, bila seluruh ruangan perawatan memang betul-betul penuh dan tidak memungkinkan menampung pasien lagi.

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat belakangan ini, memberikan banyak kontribusi dan pengaruh terhadap perkembangan pola pikir remaja, entah positif maupun negatif. Salah satunya, berpengaruh terhadap kehidupan seks mereka. Yang paling kentara saat ini adalah banyaknya remaja yang diketahui sudah melakukan hubungan seks pranikah. Bahkan, setiap tahunnya hal ini menunjukkan adanya tren peningkatan.

Kekosongan vaksin terjadi hampir di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, karena sampai kini belum ada pengiriman dari Kementrian Kesehatan, karena menunggu proses lelang. Kondisi ini pun mengakibatkan para orang tua yang memiliki balita menjadi cemas, selain itu balita yang tidak mendapat vaksin cenderung rentan terinfeksi penyakit berbahaya. Balita yang seharusnya sudah memasuki jadwal vaksinasi justru tak bisa. Karena vaksin di puskesmas-puskesmas kosong.

Tim bola volly Selendang Milioner, yang beranggotakan gay dan waria, turut memeriahkan turnamen yang diselenggarakan untuk memperingati hari jadi Batalyon Komando Militer Wilayah IV (YONDANIV) 403 Yogyakarta. Mereka tampil melawan tim putri bola volley UPN di kompleks Batalyon 403, Rabu (31/3).

Kekosongan vaksin di Kalimantan Tengah akhirnya dilaporkan masyarakat ke DPR RI melalui Komisi C DPRD Kalimantan Tengah, dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kesehatan. Hasilnya, pada awal bulan April ini, vaksin akan dikirim. "Vaksin selama tiga bulan ke depan akan segera dikirim dari pihak Kemenkes Jakarta," kata Ade Supriyadi, Ketua Komisi C DPRD Kalimantan Tengah.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009, mencapai 114 kasus per 100 ribu kelahiran hidup (KH). Angka rata-rata ini sedikit lebih rendah dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai 114,4 kasus. Dalam level nasional angka ini relatif lebih rendah, yang mencapai angka 228 kasus, tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Millenium Development Goals (MDGs) dalam kisaran angka 102 kasus per 100 ribu KH.

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IKIP PGRI Semarang, menghimbau masyarakat tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, tidak menganggap perempuan sebagai kanca wingking. , sehingga hanya menganggap perempuan sebagai “boneka” laki-laki yang bisa diperlakukan apa saja, tanpa memerhatikan perasaan dan hak-haknya.

Akses informasi kesehatan reproduksi remaja harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini disampaikan Retno Mayangsari, Direktur Pelaksana Daerah (Dirpelda) PKBI Riau yang juga menjadi Dewan Juri dalam kegiatan ini, saat mengomentari Pemilihan Duta Mahasiswa untuk Pemberian Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja, di Kantor BKKBN Provinsi Riau, pekan silam.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BK-PP) di Kabupaten Barito Utara akan melaksanakan program Gerakan Sayang Ibu (GSI). Kepala BK-PP Barito Utara Drs. H. Bambang Edy Prayitno M.M. mengatakan pertengahan Mei ini akan dilaksanakan rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk memantapkan program kegiatan GSI di setiap kecamatan di kabupaten Barito Utara.

Bambang mengatakan program GSI ini bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, meningkatkan status gizi ibu dan anak serta meningkatkan perkembangan otak. "Program ini juga bertujuan memantau kehamilan ibu secara baik, pemeriksaan dan pemberian imunisasi kepada ibu-ibu hamil dan penggalakan masyarakat dalam posyandu," katanya.

"Tiga hal penting berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi, didengarkan suaranya, mendapatkan informasi dan mendapatkan layanan," kata Lies Marcoes-Nastsir, saat memfasilitasi Workshop Penyusunan Modul Pelatihan Kesehatan Reproduksi bagi Santri, yang diselenggarakan Fahmina Institut di Cirebon, pada tanggal 18-19 Mei 2010.

“Alur dan konsep cerita kaya akan ide dan proses pembelajaran bagi remaja. Acara ini mestinya sering diselenggarakan untuk meminimalisasi dampak buruk dari pergaulaan bebas yang kini makin marak,” kata Ian (21) mahasiswa IAIN Walisongo Semarang.

Memperingati hari remaja internasional (International Youth Day), PKBI Kalimantan Tengah menyelenggarakan debat remaja antar sekolah. Isu virginitas dan pornografi diangkat sebagai topik utama dalam debat remaja yang dilaksanakan Sabtu (7/8). Staff PKBI Kalteng, Jailani, mengatakan, "Virginitas dan pornografi diangkat untuk melihat daya nalar para remaja dalam menanggapi isu tersebut, dan bagimana menjaga sikap mereka."
Sebelumnya, isu virginitas dan pornografi menjadi topik yang ramai diperbincangkan para remaja dalam pelatihan Pusat Informasi dan Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) PKBI Kalteng beberapa bulan lalu. "Ketika para remaja berhadapan dengan yang namanya virginitas, angan-angan mereka lalu menunjuk kepada seks bebas dan perilaku pacaran. Begitu juga dengan pornografi, yang saat ini selalu menghantui remaja karena sifat ingin tahu mereka," tambah Jailani.